Menag : Pertahankan Tradisi Halal Bil Halal

Jumat, 26 Oktober 2007 11:00

Menag : Pertahankan Tradisi Halal Bil Halal
Jakarta, 26/10 (Pinmas) - Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengimbau umat Islam untuk mempertahankan  tradisi halal bil halal pada bulan Syawal. Tradisi saling memaafkan yang dilakukan usai menunaikan ibadah puasa Ramadhan merupakan  ajang silaturahmi yang bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. “Halal bil halal perlu dipertahankan, bahkan dipatenkan. Kalau tidak diambil Malaysia seperti batik dan lagu,” kata Menag Maftuh pada acara halal bil halal Keluarga Besar Departemen Agama di Sasana Amal Bhakti Depag Pusat, Jumat (26/10). Acara yang  diikuti seluruh pejabat  maupun karyawan Depag Pusat juga diisi ceramah oleh Dirjen Bimas Islam Prof Dr Nasaruddin Umar. Menurut Menag, halal bil halal berarti saling menghalalkan dan tradisi ini hanya ada di Indonesia. “Kalau saya berkumpul dengan para duta besar, istilah itu sukan ditanya orang-orang Arab. Saya katakan semestinya saya yang tanya,” ucap Maftuh yang mantan Duta Besar RI di Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman ini. Sebenarnya lanjutnya, tradisi halal bil halal ini karena sesama manusia menyadari akan kesalahannya. Dengan berupaya menghapus kesalahan itu maka kita berupaya membuka lembaran baru, sesuai dengan Idul Fitri. “Dengan istilah ini maka cepat-cepat pak Dirjen dipatenkan, karena Malaysia itu jeli, lagu saja sudah diambil,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Menag juga mengingatkan agar semua pihak memperhatinkan disiplin kerja seusai libur panjang hari raya Idul Fitri 1428 H. “Orang Indonesia seperti punggung kita gatal digaruk orang lain. Dikasih prei sedikit salah, jadi molor. Tapi dikasih panjang masih molor lagi,” kata Maftuh yang mengaku telah melapor masalah ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhojono. Menag juga menyampaikan tentang Dana Kesejahteraan Karyawan (DKK) yang belum bisa dicairkan karena dana itu dianggap bagian dari Dana Abadi Umat (DAU) yang hanya bisa dipergunakan untuk sesuatu yang sudah diatur oleh peraturan. “Saya sudah jelaskan bahwa DKK bukan bagian dari DAU, tapi sampai saat ini belum bisa dicairkan,” ucapnya. (ks)   
34
Share :

INFORMASI LAINNYA