Kabid Bimas Islam: Data Tanah Wakaf di Kemenag harus Valid dan Akurat

Selasa, 18 Maret 2014 08:06

Kabid Bimas Islam:  Data Tanah Wakaf di Kemenag  harus Valid dan Akurat

Wakaf  tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tapi juga mempunyai makna yang lebih komprehensif baik dari asfek sosial maupun ekonomi.  Eksistensi wakaf menjadi salah satu wujud aktualisasi iman secara personal yang menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia, karena diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik pribadi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dikatakan bahwa wakaf memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ummat.Banyaknya tanah wakaf di NTB telah mendorong Kementerian Agama Prov. NTB melakukan penertiban dengan melakukan sertifikasi tanah wakaf untuk Kabupaten/Kota Se-NTB,  namun yang selalu menjadi kendala dari dulu sampai sekarang adalah kurang validnya data tanah wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Banyak tanah wakaf tidak didukung oleh kelengkapan administrasi seperti AIW maupun sertifikat sehingga sangat rentan dengan munculnya persoalan legalitas status tanah wakaf. Sampai saat ini banyak kasus tanah wakaf yang digugat oleh ahli waris pewakif, karena tidak memiliki bukti tertulis sehingga tidak jarang yang dimenangkan dalam persidangan adalah ahli waris pewakif. Oleh karena itu mulai saat ini data tanah wakaf yang dimiliki Kementerian Agama harus valid dan akurat. Hal ini disampaikan oleh Drs. H. Muhammad Amin, M.Pd selaku kepala Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB saat memberikan arahan dan bimbingan pada acara technical meeting tiem validasi tanah wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur oleh Seksi Wakaf Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Prov. NTB pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 di Aula Kankemanag Lotim. Hadir dalam pertemuan tersebut semua Tiem Validasi Tanah Wakaf Kabupaten Lombok Timur sebanyak 22 orang yang terdiri dari 2 orang dari seksi Bimas Islam Kankemanag Lotim, dan 20 orang berasal dari unsur KUA.

Hj. Fatihatul Munawarah, S.Sos Selaku Kasi wakaf Bidang Bimas Islam dalam arahannya banyak mengupas persoalan yang selama ini menghambat proses sertifkasi tanah wakaf. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkadang hanya menyerahkan data tanah wakaf tanpa diikuti oleh berkas tanah wakaf yang akan disertifikatkan, sehingga BPN setempat tidak dapat menyelesaikan sertifikatnya. Team validasi tanah wakaf yang dibentuk pada tahun 2014 ini diharapkan dapat melakukan akurasi dan validasi data tanah wakaf dengan baik dan benar agar dapat dijadikan acuan dalam proses sertifikasi tanah wakaf pada tahun berikutnya. Lebih-lebih pada tahun ini Kanwil Kemenag Prov. NTB akan menyelesaikan sertifikasi untuk 350 obyek wakaf.

Sementara itu Yusro, S.EI dalam paparanya menjelaskan secara rinci tugas tiem validasi tanah wakaf diantaranya: Pertama, mendata jumlah tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya. Kedua, cross check obyek tanah wakaf. Ketiga, cross check batas-batas tanah wakaf untuk sandingan. Keempat, melengkapi berkas-berkas/alas hak untuk mem-back-up data-data tanah wakaf. Tugas ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh team validasi wakaf dengan mengisi blangko yang sudah disiapkan secara lengkap berdasarkan pedoman pengisian yang disusun oleh Seksi Wakaf Bidang Bimas Islam. 

Di tempat terpisah, H. Nasruddin selaku Kepala Kankemenag Lotim menyambut baik program Kanwil Kemenag Prov. NTB untuk melakukan validasi tanah wakaf yang dilanjutkan dengan sertifikasi tanah wakaf, karena selama ini data yang ada terkesan monoton, tidak pernah mengalami perubahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Padahal secara paktual banyak tanah wakaf yang datanya dipastikan mengalami perubahan, salah satunya karena nadzirnya yang sudah wafat, namun karena tidak pernah di-update maka data yang disajikan terkesan tidak valid. Oleh karena itu tim validasi tanah wakaf diharapkan dapat bekerja secara maksimal.

Acara tehnical meeting tim validasi tanah wakaf berjalan dengan lancar dan cukup semarak. Para peserta sangat antusias menyampaikan persoalan pendataan tanah wakaf yang dialaminya di masing-masing KUA. Persoalan yang dihadapi cukup variatif, namun secara implisit persoalan yang dihadapi bermuara pada kurangnya dukungan dana untuk operasionalisasi dan validasi keadaan tanah wakaf di lapangan. Terbentuknya tim validasi tanah wakaf oleh Kanwil Kemenag Prov. NTB diharapkan menjadi solusi atas segala keluh kesah terhadap pendataan tanah wakaf (Maks). 

 

106
Share :

INFORMASI LAINNYA