Kemenag Lobar Membuka Sosialisasi Produk Hukum

Rabu, 23 April 2014 22:06

Kemenag Lobar Membuka Sosialisasi Produk Hukum

Gerung Inmas, 23/4/2014_Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Drs. H. Muslim, M.Ag secara resmi membuka Sosialisasi Produk Hukum (Undang Undang No. 25 Tahun 2009) Tingkat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dengan cara bersama-sama membaca Basmalah yang diikuti 50 peserta yang terdiri dari unsur Pejabat di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat sebanyak 7 orang, 5 orang dari Kepala Madrasah, 3 orang KTU Madrasah, 10 Kepala KUA Kecamatan dan selebihnya dari JFU Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung dari tanggal 23 sd. 24 April 2014 yang bertempat di Pratama Hotel Selaparang Rembiga.

Sosialisasi Produk Hukum yang bertujuan “Sebagai strategi awal untuk singkronisasi standar pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat” ini diharapkan bagi peserta untuk sama-sama dipahami lalu dilaksanakan ditempat kerja masing-masing sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku.

Dalam laporan Ketua Panitia Penyelenggara Ziad Arrahman, S.Ip dalam Sosialisasi Produk Hukum yang berthemakan “Dengan Sosialisasi Produk Hukum (Undang Undang No. 25 Tahun 2009) Kita Wujudkan Standar Pelayanan Publik” ini mengatakan Produk Hukum di Indonesia menempati peran yang strategis sesuai dengan amanat UUD 1945 sehingga Produk Hukum menjadi sosial enginering yang berakibat akan timbulnya persoalan penyesuaian diri dimana harus mempersiapkan diri menuju Indonesia yang lebih baik, paparnya dalam laporan Ketua Panitia.

Yang perlu harus diingat oleh para peserta yang sekaligus merupakan harapan yang akan dijadikan pedoman Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dalam sambutan dan pengarahan Beliau adalah saat ini perancangan suatu peraturan di Kementerian Agama sudah semakin baik dengan bukti pertimbangan produk hukum yang diberikan juga sudah cukup baik, bahkan rancangan peraturan yang pernah dibuat semakin baik, ungkapnya, kita harus bisa merumuskan norma bukan hanya bisa dipahami oleh subyek hukum tetapi juga tidak menimbulkan persoalan, lanjutnya dalam pengarahan Beliau. (Miq Olah)

36
Share :

INFORMASI LAINNYA