Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Ranah Kementerian Agama

Selasa, 10 Juni 2014 14:08

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Ranah Kementerian Agama

Gerung Inmas, (10/6)_Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Seperti pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat melalui pendidikan dan bantuan sosial sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia khususnya pada Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.

Pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat selaku penghubung antara penerima bantuan dengan Kanwil Kementerian Agama dalam rangka pengalokasian dana bantuan tersebut telah berupaya untuk mengusulkan jumlah penerima yang selama ini belum merata, ini disebabkan oleh sulitnya penerima bantuan menunjukkan kartu BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) nya yang merupakan syarat penerima bantuan yang pendataannya melalui Desa/Kelurahan.

Kasi Dirasah Kemenag Kabupaten Lobar Suhirman diruang kerjanya mengharapkan Pemerintah Daerah juga bisa mengalokasikan dana yang ada di Bazda bagi siswa yang belum terjangkau dalam program ini. (miq olah)

53
Share :

INFORMASI LAINNYA

Tes Ngaji Masuk Madrasah
Kamis, 11 Juni 2015 00:00
Menjaga Nama Kementerian Agama
Senin, 19 Maret 2018 09:14