Ka-Kemenag Lobar, Cegah Gratifikasi, Cegah Korupsi

Kamis, 29 Januari 2015 22:14

Ka-Kemenag Lobar, Cegah Gratifikasi, Cegah Korupsi

Gerung Inmas,_“Yang dibutuhkan oleh Pemerintah adalah kepastian, oleh karena itu manajemen gratifikasi harus menghasilkan suatu kepastian dalam investasi khususnya dalam Pemerintahan, untuk itulah maka dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi.” Ungkap Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Drs. H. Muslim, M.Ag pada KUA Kecamatan Batulayar dan KUA Kecamatan Gunungsari disaat memasuki putaran ke lima dalam rangka Perbaikan layanan dan Pengendalian Gratifikasi KUA dimana pengelolaan bersama gratifikasi dapat mencegah hadirnya gratifikasi tidak netral yang kemudian bisa berujung ke tindak korupsi.

Keinginan tersebut menjadi topik bahasan utama pada acara tersebut diatas, yang diselenggarakan pada Kamis, 29 Januari 2015 di KUA Batulayar dan Gunungsari, acara diselenggarakan atas terbitnya surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : DJ.II/2/HM.01/2536/ 2014 prihal Pembentukan Satuan Tugas Perbaikan Layanan dan Pengendalian Gratifikasi KUA dan surat Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB dengan prihal yang sama.

“Gratifikasi merupakan insentif, yang apabila tidak dikelola dengan baik oleh manajemen organisasi melalui regulasi nasional berpotensi menjadi insentif negative, gratifikasi merupakan celah nyata bagi hadirnya konflik kepentingan dan perlu mendapatkan perhatian pencegahan serius dari semua pihak,” terang H. Muslim, menjadi penting bagi pemerintah khususnya di Kementerian Agama untuk menerapkan tata kelola organisasi yang baik yang mengenal pengelolaan terhadap gratifikasi.

Berbagai desakan untuk mengamanatkan dimensi pencegahan yang disalurkan dalam bentuk pengelolaan gratifikasi, pemberantasan korupsi sudah sedemikian merasuk pada aspek pencegahan yang dapat diinisiasi melalui pemanfaatan tata kelola organisasi, beberapa manfaat yang dapat dipetik adalah meningkatnya kepercayaan publik dan peningkatan kemampuan organisasi untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan.

Pengelolaan gratifikasi memerlukan penguatan komitmen internal dan deteksi terhadap pelanggaran pengelolaan gratifikasi yang dilakukan di internal, deteksi terhadap pelanggaran dapat disokong dengan keberadaan sistem pelaporan pelanggaran, sistem pelaporan aset dan harta kekayaan, pencatatan yang akuntabel, dan penguatan fungsi kepatuhan, ungkap H. Muslim dengan panjang lebar. (miq olah)

52
Share :

INFORMASI LAINNYA