Ini Wawancara Khusus Dengan Dirjen Bimas Islam

Kamis, 05 Maret 2015 07:21

Ini Wawancara Khusus Dengan Dirjen Bimas Islam

Mataram, Inmas_ Ditengah kesibukan melaksanakan tugas, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Prof. Dr. Machasin, MA didampingi Kasubdit Pemberdayaan KUA Kementerian Agama RI mengunjungi NTB, kemarin (3/3/2015). Apa saja agenda penting kunjungan Dirjen Bimas Islam? Humas Kanwil Kemenag NTB berhasil menghimpun percakapan dalam wawancara singkat dengan Dirjen. Berikut kutipan pernyataan Dirjen Bimas Islam saat ditemui di sebuah Hotel di Kawasan Senggigi-Lombok:

Apa saja agenda Bapak Dirjen dalam kunjungan kali ini?

Saya terutama datang ke sini karena diundang oleh kerjasama Indonesia-Australia untuk keadilan AIPJ (Australia-Indonesia Project for Justice) ini mereka mengadakan pelayanan terpadu untuk Isbath Nikah. Disini ada tiga (elemen) yang terlibat, yaitu mahkamah agung yang mengurus peradilan agama, yang menentukan sah dan tidaknya perkawinan yang sudah dibuat sebelumnya, yang isbat itu. Kedua yaitu KUA yang memberikan buku nikah berdasarkan keputusan dari hakim pengadilan agama, kemudian anak hasil dari perkawinan yang sudah lewat itu diberi akte kelahiran oleh dukcapil (pencatatan sipil) pemerintah daerah.

Berapa lama kegiatan?

Kegiatan pelayanan terpadu hanya hari ini saja. Tetapi ada beberapa pertemuan (yang hendak diadakan), tetapi saya tidak ikuti karena banyak tugas (menanti) di jakarta. Yang kedua, saya melihat beberapa KUA kecamatan, tadi saya sempat di (KUA) praya timur dan praya tengah, setelah itu ke KUA kecamatan Pringgarata.

Hingga saat ini berapa jumlah pasangan menikah yang belum diisbat?

Ada lebih dari 1 juta pasang nikah dan sebagian dari (jumlah itu) ada yang harus diisbat, dari sekian banyak jumlah pasangan masih sedikit yang belum di isbat. Kami perkirakan dari 1 juta pasang, 500 ribu pasang yang akan diisbatkan di seluruh indonesia. Ini mungkin baru ribuan pasang, belum sampai 10 ribu.

Adakah produk hukum baru hasil pertemuan ini? Bagaimana kesepakatan tiga lembaga ini terkait penerbitan isbat nikah?

Kesepakatannya tidak di sini. Kesepakatannya, (administrasi pengurusan isbat nikah) dibuat di provinsi. Jadi, dirjen sebelum saya sudah membuat MoU dengan AIPJ, Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri untuk itu.

Terkait kunjungan ke KUA Kecamatan, Apa ada tujuan khusus? Adakah isu baru yang ingin diteliti?

Jadi, isu pokoknya adalah survey KPK yang mengatakan bahwa KUA masih menerima gratifikasi, bahkan ada isu yang berkembang, bukan hanya menerima, tetapi meminta imbalan dari jasa pelayanan nikah diluar jam kantor dan jam kerja. Lalu kita mulai tahun lalu 2014, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang PNBP Nikah dan Rujuk, setiap pasangan ditarik Rp. 600.000,- untuk diluar kantor dan diluar jam kerja. Jadi sudah tidak boleh lagi meminta, selain itu, (dengan kata lain) pelayanan di kantor gratis, tetapi kalau (diluar jam kantor dan jam kerja) itu, membayar Rp. 600.000,-

Bagaimana temuan bapak di lapangan?

Sebenarnya saya ingin melihat apakah masih ada gratifikasi? karena KPK mengatakan masih ada. Tadi saya lihat (saat kunjungan ke beberapa KUA), masih ada saya lihat indikasi bahwa penghulu masih ada yang menerima pemberian dari orang tua calon pengantin. Ya, alasannya bermacam-macam, karena tidak hanya menikahkan dan mencatat (administrasi), tetapi juga memberi nasihat perkawinan dst.

Apa tanggapan Bapak tentang maraknya isu gratifikasi di KUA?

Saya berharap tahun ini bisa gratifikasi itu dihapus sama sekali. Mudah mudahan bisa. Kita sudah buat satgas (satuan tugas) anti gratifikasi di kantor, mudah-mudahan kita bisa bekerja cepat.

Sejalan dengan program ini, tentu persiapan dalam wujud fasilitas, sarana dan prasarana harus tersedia. Termasuk rencana pencatatan nikah sistem online (SIMKAH), bagaimana progres program online ini?

Ya mudah-mudahan tahun ini sudah selesai semua. Kita di pusat sudah ada sistemnya, tetapi di daerah kan belum seluruhnya, (karena) pengadaannya di Kanwil. Tetapi nanti semua KUA dapat mengakses. Saya kira akhir tahun 2016 kita bisa (realisasikan). Karena kita punya KUA lebih dari 5.400-an KUA, jumlah yang cukup besar, kita perlu waktu. Dari 5.400-an (KUA dimaksud) kita punya sekitar 340 yang belum punya kantor, nah itu tentu itu yang kita dahulukan. Karena kalau belum punya kantor, bagaimana mungkin kita bisa online. Kita yang nomor satu sekarang adalah tahun ini mengadakan tanah, untuk membangun KUA. Tahun depan paling lambat, semua KUA yang belum punya kantor itu sudah punya tanah. Lalu di tahun 2017, mudah-mudahan sudah bisa dibangun (kantornya) semua.

Bagaimana penanganan kendala tenaga?

Ya memang ada, KUA kan sedikit pegawainya, kadang ada yang hanya kepala KUA dan seorang staf, ada juga bahkan yang kepala KUA tidak punya staf. Nah, ini kendala yang (kita temui) disamping itu ada juga kendala tidak adanya akses internet, karena daerahnya sangat jauh (di kepulauan) di pegunungan yang terlalu pinggir.amr

60
Share :

INFORMASI LAINNYA