18 Anggota Komisi VIII Mengadakan Kunjungan Kerja Di Kemenag NTB

Jumat, 09 Oktober 2015 23:49

18 Anggota Komisi VIII Mengadakan Kunjungan Kerja Di Kemenag NTB

Mataram Inmas, 9/10_Sebanyak delapan belas Anggota Komisi VIII DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam diterima Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. H. Sulaiman Hamid, SH, MH didampingi seluruh Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Kanwil Kemenag Prov. NTB, Kepala Kemenag Kabupaten Kota se Pulau Lombok, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Negeri se Kota Mataram dan Rektor IAIN Mataram.

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Ke Kanwil Kemenag Prov. NTB ini terdiri dari 14 orang Anggota Dewan dan 1 Kasubag TU, 1 Staf Ahli dan 2 Staf yang di Ketuai oleh Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, H.Hum, MA yang akan membahas tata kelola dan anggaran pendidikan Islam khususnya yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibawah naungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam paparannya Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. H. Sulaiman Hamid, SH, MH menjelaskan semua program kegiatan khususnya kondisi pendidikan Islam baik Negeri maupun suasta, dimana dari jumlah organisasi pendidikan yang sangat tinggi tidak dibarengi dengan jumlah pengawas yang memadai, dengan keadaan anggaran yang terbatas pula, namun Kementerian Agama tetap berupaya dalam meningkatkan kwalitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat Ini.

Dilaporkan juga penyerapan anggaran sampai 9 bulan berjalan tahun anggaran 2015 masih dibawah 50 %, karena timbulnya halangan-halangan dalam mempercepat penyerapan anggaran seperti terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan peraturan serta petunjuk tehnis yang belum diterima.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi VIII selaku Ketua Rombongan Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, H.Hum, MA menanggapi dengan serius hal percepatan penyerapan anggaran yang sudah diamahkan kepada Kemenag, diharapkan agar jumlah anggaran yang sudah dikucurkan ke Kementerian Agama khususnya dalam peningkatan pendidikan islam tersebut untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan tentu dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (miq olah)

44
Share :

INFORMASI LAINNYA