PENDIDIKAN DAN KEKUASAAN

Sabtu, 21 Mei 2016 09:44

PENDIDIKAN DAN KEKUASAAN

Tidak bisa di pungkiri kembali tentang perubahan yang terjadi dunia dewasa saat ini, mengalami transformasi sosial secara revolusioner yang belum pernah dialami oleh umat manusia. Rasa suka atau tidak suka, maka hal itu harus diterima oleh masyarakat kita. Karena dengan pergaulan hidup manusia dari masyarakat statis tradisional menjadi suatu masyarakat yang terbuka karena pengaruh teknolgi komunikasi. Transformasi sosial dalam masyarakat akan merubah bentuk kekuasaan yang mempengaruhi atau mengatur tingkah laku manusia. Di Indonesia kewajiban belajar telah merupakan suatu keputusan bersama umat manusia (education for all) dan tuntutan tersebut bukan hanya merupakan tuntutan formal, tetapi juga menuntut perubahan yang radikal dari isi dan proses dalam lembaga-lembaga pendidikan formal. Hal itu tercermin pada pemberontakan Mahasiswa Prancis tahun 1968 yang mengubah kehidupan politik, sosial, bahkan kebudayaan dari masyarakat Prancis. Begitu juga di Indonesia peran Mahasiswa yang telah merobek-robek kekuatan dictator, baik pada Zaman Orde Lama maupun pada Orde Baru. Gerakan pembaharuan mahasisiwa telah mengubah wajah negara yang totaliter ke arah masyarakat yang demokratis. Jika melihat pada potret tersebut ada sesuatu kekuatan yang menggerakkan kebutuhan yang diminta oleh masyarakat guna meningkatkan taraf hidupnya. Tidak jarang, kekuasaan menyusupi kegiatan-kegiatan pendidikan dalam berbagai bentuknya, baik berwujud subjektif (tidak disadari) atau objektif ( terang-terangan). Melirik hal tersebut, ada kaitan erat antara pendidikan dan kekuasaan. (yang kuat di atas yang kalah di bawah). Hal tersebut tidak sesuai dengan arah dari proses pendidikan yang sebenarnya. Mari kita pelajari hakikat pendidikan ialah upaya membimbing manusia yang belum dewasa kearah kedewasaan, agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Bagaimana dengan proses kekuasaan?. Kekuasaan berarti proses menguasai. Artinya, ada yang melaksanakan kuasa (penguasa) dan ada yang dikuasai atau menjadi objek penguasa. Pengertian kekuasan dalam pendidikan mempunyai konotasi yang berbeda dengan pengertian kekuasaan sebagai mana yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan dalam pendidikan bersifat transformatif, yang membangkitkan refleksi, dan refleksi tersebut menimbulkan aksi, akan tetapi ada 4 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan: 1) domestifikasi, 2) indoktrinasi, 3) demokrasi dalam pendidikan, 4) integrasi sosial. 1. Demostifikasi Mari kita lihat fenomena saat ini, sekolah yang berjalan dengan aman dan tertib, dengan suasana kelas yang penuh disiplin dan berjalan lancar sesuai dengan petunjuk yang digariskan oleh penguasa ataupun petunjuk yang dibuat oleh lembaga pendidikan itu sendiri, itu biasanya menjadi contoh dari keberhasilan proses pendidikan. Baik guru dan murid mengikuti peraturan yang telah dirumuskan, mempelajari bahan pelajaran menurut buku teks yang tersedia, melaksanakan ujian dan penilaian akhir dari kelas atau jenjang pendidikan yang sudah ditentukan. Hal inilah yang dianggap sebagai belajar yang ideal?. Ternyata proses pembelajaran yang seperti itu adalah proses domestifikasi atau penjinakan, yaitu membunuh kreatifitas dan menjadikan manusia atau peserta didik sebagai robot yang sekedar menerima tranmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Hasilnya ialah bukan proses pembebasan melinkan pembodohan. Proses domestifikasi dalam pendidikan disebut imperialism pendidiakan dan kekuasaan. 2. Indoktrinisasi Apabila kita melihat penyususnan kurikulum persekolah di Negara Indonesia yang silih berganti, dari Kurikulum Rencana Pelajaran (1947-1968), Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994), KBK dan KTSP (2004/ 2006), Kurikulum 2013. Apple dalam bukunya Ideology and Curriculum maka kurikulum yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu system kekuasaan. Serta tidak ada kebebasan mulai dari lembaga pendidikan taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi untuk menyusun kurikulum sendiri, serta tidak heran jika pemerintah mempunyai kepentingan untuk menguasai kurikulum, karena menguasai pendidikan berarti menguasai kurikulum. Manajemen pendidikan yang pantas dengan proses indoktrinisasi tentunya harus terpusat dan mudah dikontrol, yang diterapkan dalam sistem manajemen berdasarkan control, bukan pada manajemen berdasarkan tujuan. 3. Demokrasi dalam pendidikan John Dewey mengatakan, bahwa demokrasi bukan menghasilkan produk dalam bentuk barang melainkan produk dalam bentuk manusia yang bebas disertai dengan kesempatan-kesempatan untuk memilih. Jika demokrasi tumbuh dalam ranah pendidikan, maka akan mendorong pendekatan budaya multikulturalisme dalam pendidikan, akan tetapi hambatan yang muncul dalam proses demokratisasi ialah kemungkinan terjadi benturan budaya. Seperti pada gerakan feminisme, dimana masyarakat masih didominasi oleh kekuasaan laki-laki dan meremehkan perempuan. Di dalam buku War Againest Women, Marilyn French mengemukakan mengenai perang pada segala Front yang meremehkan perempuan dalam kehidupan. Demikian juga hak dalam memilih dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial belum memberikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jika dilihat dalam pertemuan Aspen membicarakan mengenai peran perempuandalam kehidupan manusia. Kim Campbell, mengemukakan betapa dunia akan lebih baik kalau perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan, karena perempuan kurang mengenal budaya korupsi. 4. Integrase Sosial Kekuasaan yang datang dari atas akan mematikan budaya dan akan menghasilkan budaya lokal yang justru merupakan kekuatan dari kebudayaan itu sendiri. Integrase sosial tidak dapat diciptakan dengan pemaksaan melalui kekuatan dari atas. Hanya sekedar secangkir solusi yang ingin saya berikan, sekolah membangun keperibadian siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler atau UKM sebagai wujud mengeksperesikan diri agar menjadi manusia yang mempunyai akal budi dalam mengambil keputusan. Penyusunan kurikulum perlu di tinjau kembali melihat secara menyeluruh potret sekolah yang ada di Indonesia, karena kita saat ini masih berpusat pada kekuasaan yang dipegang oleh negara untuk menyetarakan standar guru, kurikulum, fasilitas dan prosedur pembelajaran di sekolah yang ingin menghasilkan prodak yang sama. tampa harus melihat kondisi yang sebenarnya. Hingga sistem pendidikan nasional hanya mengeluarkan calon penggaguran dan tidak memberikan efek keterampilan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak._(Zul Haeri_Guru_Seni_Budaya_MAN_Gerung).

75
Share :

INFORMASI LAINNYA