Maftuh Bertekad Depag Jadi Panutan Departemen Lain

Minggu, 02 September 2007 11:00

Maftuh Bertekad Depag Jadi Panutan Departemen Lain
Sukabumi 2/9 (Pinmas) - Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan departemen yang dipimpinnya sangat lekat dengan kata agama yang menjunjung nilai-nilai moral dan keteladanan. Karena itu ia berharap Depag menjadi contoh bagi instansi lain, khususnya dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. “Kami bertekad Depag jadi panutan departemen lain,“ kata Maftuh pada acara Haul ke-22 almarhum KH Abdullah Sjafe`ie, pendiri Pondok Pesantren dan Universitas Assyafiiyah di Pondok Pesantren Alquran KH Abdullah Syafe’ie, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (2/9). Menurut Menag, pemberantasan KKN merupakan langkah pertama yang dilakukan sejak ia dilantik menjadi Menteri Agama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Oktober 2004 lalu. Untuk itu telah diambil tindakan yang tegas terhadap siapa pun aparat Depag yang melakukan pelanggaran itu. “Sekarang ini kalau pun masih ada yang melakukan KKN tiarap, jadi tolong sampaikan kalau ada anak buah yang melakukan itu. Saya tindak,” tegas mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi pada acara yang dihadiri pimpinan Ponpes KH Abdurrasyid Abdullah Syafe’ei, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Amien Haedari ini. Ia mengatakan, dengan pembenahan di lingkungan Depag yang telah dilakukan, maka apa yang pernah dikemukan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa, Departemen Agama seperti pasar sudah tidak berlaku. “Jadi yang dituduhkan Gus Dur, Depag seperti pasar sekarang tidak ada lagi,” ujar Maftuh yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara pada saat Presiden Gus Dur. Dalam pada itu Menteri Agama juga mengimbau agar persediaan obat-obatan jemaah haji Indonesia dapa dibeli di Arab Saudi guna efsiensi penyelenggaraan haji 1428B H/2007, sehingga tak usaha membawanya dari tanah air lagi . Selain harga obat di negara bersangkutan jauh lebih murah maka juga bisa memangkas proses birokrasi sehingga Indonesia dapat menghemat biaya pengobatan. “Murah dan paten juga,” ucap Maftuh. Ia memahami bahwa pembelian obat-obatan oleh Depkes harus melalui proses pelelangan di dalam negeri. Namun jika hal ini bisa diatasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, seperti DPR maka akan dapat dilakukan penghematan. Jika membeli obat di Arab Saudi, lanjut Maftuh, obat paten di sana lebih banyak. Kalau obat yang dibeli tak digunakan lagi maka pihak pembeli dapat mengembalikannya dan uang pembayaran dikembalikan sesuai obat yang tak digunakan. Mantan Dubes Indonesia di Arab Saudi ini mengaku, membawa obat dalam jumlah besar untuk jemaah haji Indonesia akan memakan waktu lama. Soalnya. Bea Cukai setempat akan melakukan pemeriksaan yang sangat teliti. "Jika ada obat yang dicurigai, maka petugas akan meminta klarifikasi dulu," ujar Maftuh. Maftuh mengaku bahwa pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia sepenuhnya berada di Depkes, termasuk anggaran, tenaga dokter dan para medis. Namun ia berharap pihak Depkes meningkatkan koordinasi dengan para petugas haji dari Depag. (ks)
329
Share :

INFORMASI LAINNYA