RUU Bank Syariah Disusupi

Kamis, 14 Februari 2008 12:00

RUU Bank Syariah Disusupi
Medan, 14/2 (Pinmas)--Rancangan Undang-undang (RUU) Bank Syariah yang berisi peralihan wewenang mengadili sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Agama (PA) ke peradilan umum diindikasikan hasil konspirasi "mafia kapitalis".Padahal kewenangan mengadili kasus itu telah ditetapkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kata Ketua Pusat Kajian Konstitusi, Hukum dan HAM Sumut, Drs.Ansari Yamamah, MA di Medan, Kamis. Menurut dia, ekonomi syariah telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bukti kemajuan tersebut dapat dilihat dari banyaknya berdiri lembaga perekonomian yang menerapkan konsep syariah seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Kemajuan ekonomi syariah yang berpedoman pada hukum Islam itu diperkirakan menjadi "ancaman" dan kekhawatiran bagi pelaku ekonomi kapitalis yang "mendewakan" materialisme. Diperkirakan, pelaku ekonomi kapitalis tidak nyaman terhadap kemajuan ekonomi syariah dan berupaya untuk "menggembosi" kegiatan ekonomi yang berbasis Islam tersebut. "Sehubungan dengan itu, pengajuan RUU Bank Syariah yang dinilai dapat merusak sistem ekonomi syariah itu patut diduga "hasil karya" mafia kapitalis," kata Dosen Fakultas Syariah (hukum Islam) IAIN Sumut. Ansari mengharapkan seluruh mahasiswa dan cendekiawan muslim melakukan penolakan terhadap RUU Bank Syariah yang diperkirakan justru akan menghancurkan ekonomi syariah. Lebih lanjut, ia menambahkan, inisiatif pemerintah dalam mengalihkan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah ke peradilan umum itu merupakan langkah kontra produktif. Sengketa ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan oleh hakim PA yang memiliki basis keilmuan syariah. Jika diserahkan ke peradilan umum dikhawatirkan keputusannya tidak sesuai dengan ketentuan karena diputuskan oleh orang yang bukan ahlinya, ujarnya. Ia juga mengharapkan seluruh partai politik yang berbasis Islam untuk melakukan penolakan terhadap RUU Bank Syariah. "Presiden RI diharapkan dapat mempertimbangkan RUU tersebut, jangan mudah didikte oleh mafia kapitalis yang ingin menghancurkan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia," kata Ansari yang juga alumni Leiden University, Belanda.(ant/ts)
181
Share :

INFORMASI LAINNYA