Menteri Agama Empat Solusi Selesaikan Ahmadiyah

Rabu, 09 Februari 2011 12:00

Menteri Agama Empat Solusi Selesaikan Ahmadiyah
Serang_Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, ada empat alternatif untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah yang ada di Indonesia dan salah satunya bisa dilakukan oleh pemerintah. "Empat alternatif penyelesaian masalah Ahmadiyah ini masih pendapat pribadi, bukan atas nama pemerintah. Namun keputusan langkah tepat pemerintah mengatasi masalah ini secepatnya akan dikeluarkan," kata Suryadharma Ali di Serang, Selasa. Ia mengatakan, empat alternatif untuk masalah Ahmadiyah tersebut yakni Ahmadiyah bisa menjadi sekte atau agama tersendiri dengan konsekuensi tidak menggunakan segala atribut Agama Islam seperti Al Quran, masjid dan lainnya. Alternatif kedua jamaah Ahmadiyah bisa kembali menjadi umat Islam yang benar sesuai tuntunan Al Quran, karena jamaah Ahmadiyah memiliki nilai positif yakni semangat beragama Islam, hanya saja mereka mendapat informasi, penerangan dan dakwah yang salah, sehingga harus kembali ke jalan yang benar. "Saya sangat setuju dengan opsi yang kedua ini, yakni kembali kepada ajaran islam yang benar," kata Suryadharma Ali usai rapat kordinasi bersama Kapolri Jendral Timur Pradopo, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi beserta jajaran Pemerintah Provinsi Banten membahas masalah bentrokan warga dengan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Minggu (5/2) yang menewaskan empat orang. Alternatif ketiga, kata Menag, Ahmadiyah dibiarkan saja karena ada yang berpandangan itu hak azasi manusia. Namun apakah alternatif ini bisa menyelesaikan masalah atau tidak, karena hak azasi itu untuk semua sebab pada sisi lain hak azasi umat Islam yang non ahmadiyah juga perlu dilindungi, kemudian opsi terakhir Ahmadiyah dibubarkan. "Sekali lagi pendapat saya ini bukan atas nama pemerintah tetapi masi pendapat pribadi. Karena belum ada keputusan opsi mana yang nanti akan diambil pemerintah," kata Menag. Menurut Menag, selama ini masih ada pelanggaran yang dilakukan keduabelah pihak terhadap SKB tiga menteri, Ahmadiyah masih terus melakukan aktivitas ditengah-tengah masyarakat, dan masyarakat lain juga tidak menyelesaikan masalah tersebut dengan cara dialog. "Memang ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sulit untuk diungkapkan, bukannya pemerintah membiarkan atau tidak tegas melaksanakan SKB itu" kata Menag. Kondisi terakhir Menag mengatakan, rapat kordinasi Kapolri, Mendagri dan Menag dengan Gubernur Banten serta jajaran Muspida Banten tersebut, untuk mendengarkan keterangan langsung kronologis kejadian dan kondisi terakhir yang disampaikan Muspida Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah unsur pemuka agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, FKUB dan pimpinan ormas keagamaan. Gubernur Banten Ratu Atut chosiyah mengatakan, pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah kordinasi dengan pihak TNI, Polri serta pihak terkait dalam upaya pengusutan secara tuntas kasus tersebut. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten bersama MUI, Kanwil Kemnterian agama Provinsi Banten dan juga FKUB akan mengoptimalkan pembinaan terhadap warga Ahmadiyah dan masyarakat lainnya. "Kasus tersebut diluar dugaan karena sebelumnya pihak aparat keamanan sudah mengevakuasi salah seorang yang dianggap tokoh Ahmadiyah di Cikeusik. Namun tiba-tiba datang orang luar yang akhirnya memicu reaksi masyarakat," kata Ratu Atut Chosiyah. Ia juga berharap kasus ini merupakan yang pertama dan terakhir di Banten dan secepatnya aparat keamanana bisa menangkap pelaku utama yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Selama ini masyarakat Banten sudah menunjukan masyarakat yang menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama maupun intern umat beragama.(ant/haz)
270
Share :

INFORMASI LAINNYA