Dari Ekspose BPK : Penilaian Kemenag Terkorup Masih Bias !

Jumat, 09 Desember 2011 12:00

Dari Ekspose BPK : Penilaian Kemenag Terkorup Masih Bias !
Mataram_ Setelah hampir satu bulan melakukan pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian Agama NTB, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (9/12) ahirnya melakukan ekspose terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya pada sejumlah satker. Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan satker sePulau Lombok itu, Acep Mulyadi,perwakilan BPK terlebih dahulu menyampaikan opininya terhadap hasil pemeriksaan KPK yang dirilis beberapa waktu lalu, yang menyatakan Kementerian Agama sebagai lembaga negara terkorup di Indonesia. Dikatakannya, Opini KPK tersebut masih bias karena hanya menyorot persoalan penyelenggaraan ibadah haji, dan pelayanan KUA. "Parameter-parameter yang digunakan masih bias," katanya. Misalnya saja, masalah pelayanan kesehatan jamaah haji yang seharusnya menjadi tanggung jawab dinas terkait, malah di timpakan semuanya ke Kemenag. Begitu pula masalah KBIH, dan lain sebagainya yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan. terlepas dari itu Acep menyampaikan panjang lebar seputar laporan keuangan instansi. Kakanwil Kemenag NTB H Lalu Suhaimi Ismy pun mengatakan kalau "tausiyah" tersebut sangat bermanfaat untuk mewujudkan cita-cita Kementerian Agama mewujudkan opini laporan keuangan dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) ke WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). "NTB yang pada tahun lalu turut `menyumbang` sehingga laporan keuangan kemenag manjadi WDP, kita harapkan tahun ini juga bisa memberikan (sumbangsihnya) sehingga opini laporan keuangan kemenag menjadi WTP," yang diamini seluruh audiens. Reward and Punishment Sementara itu pimpinan rombongan pemeriksa, ibu Rahayu menyampaikan `curhatnya" mengenai beberapa satker yang kurang kooperatif dan satker yang sangat kooperatif selama kegiatan pemeriksaan. Menanggapi hal itu Kakanwil menegaskan kepada satker yang masih kurang maksimal tersebut untuk menjadikan ini sebagai cambuk untuk mepersiapkan segalanya dengan baik sebelum BPK `turun` lagi di awal tahun 2012. Sedangkan kepada satker yang mendapat poin plus dari BPK, yakni Kemenag Kabupaten Lombok Barat dan MTsN 1 Mataram, Kakanwil menyampaikan terima kasihnya dan berharap itu menjadi contoh bagi satker dan unit-unit kerja lainnya. Selanjutnya Asep Mulyadi menekankan pentingnya penertiban laporan keuangan terutama masalah aset, karena seringkali masalah aset ini menjadikan sebuah instansi memperoleh status WDP. Demikian juga masalah rekening liar dan bantuan sosial. terkait bantuan sosial, seringkali penerima bantuan tidak membuat laporan pertanggungjawaban setelah menerima dan menggunakan bantuan yang diberikan. Melihat hal ini Asep meberikan solusi agar unit kerja maupun satker yang menyalurkan bantuan agar mebuat format laporan yang nantinya diberikan kepada si penerima bansos. Begitu juga bantuan sosial dari pusat yang disalurkan ke daerah seringkali tidak melalui atau sepengetahuan Kanwil setempat. Hal ini juga tidak jarang menimbulkan masalah dikemudian hari. Terakhir, Asep menyampaikan bahwa kunci laporan keuangan adalah transparan dan akuntabel. jika kedua hal ini terpenuhi maka otomatis menjadi baiklah laporan keuangan instansi tersebut. (utt)
177
Share :

INFORMASI LAINNYA

SALAM  PRAMUKA  MTsN  2 LOTENG
Kamis, 31 Januari 2019 12:34
Perayaan HAB di Sumbawa Berlangsung Khidmat
Selasa, 04 Januari 2011 12:00
Pesan Presiden SBY Menyambut Lebaran
Kamis, 04 Oktober 2007 11:00