REFORMASI BIROKRASI DENGAN PERCEPATAN PROGRAM LAYANAN UNGGULAN (QUICK WINS) DI KEMENTERIAN AGAMA

Kamis, 07 Juni 2012 08:19

REFORMASI BIROKRASI DENGAN PERCEPATAN PROGRAM LAYANAN UNGGULAN (QUICK WINS) DI KEMENTERIAN AGAMA
Pendahuluan Birokrasi publik yang dimotori sekitar 4 juta PNS sebenarnya tidak tambun dilihat dari rasio pegawai per penduduk (1 : 50). Untuk menyediakan pelayanan bagi 230 juta penduduk, diperlukan 4,6 juta pegawai. Kinerja birokrasi publik rendah karena manajemen SDM aparatur negara belum sepenuhnya menerapkan best practices prinsip meritokrasi, masih menerapkan sistem berbasis karier yang kurang mampu mendinamisasi perubahan dalam birokrasi semua cabang pemerintahan, merebaknya politisasi PNS, dan semangat kerja merosot karena disparitas penggajian antarinstansi (Sofian Effendi, Reformasi Birokrasi Generasi Kedua, Kompas). Landasan utama pelayanan publik mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Tujuannya agar supaya ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Akan tetapi kesan atas buruknya pelayanan instansi pemerintah merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dalam proses reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Bebarapa kesan yang berhasil ditemu kenali telah memberikan gambaran umum pelayanan publik yang secara bertahap tetapi pasti harus dibenahi. Layanan yang diberikan terkesan terlalu birokratis, tidak transparan, terlalu panjang dan dirasakan seringkali berbelit-belit. Dalam beberapa proses pengambilan keputusan layanan terkadang juga sangat birokratis. Layanan belum efisien terutama karena panjangnya proses pemberian layanan. Kondisi ini juga mencerminkan kurang efektifnya pelayanan mengingat di beberapa tempat layanan, persyaratan layanan yang harus dipenuhi juga belum tercantum secara jelas dan tegas. Masyarakat pengguna layanan seringkali dibinggungkan oleh syarat yang begitu beragam, yang bahkan terkadang dipandang kurang relevan dengan pemberian layanan yang akan diperoleh. Dalam pemberian layanan tertentu terjadi penyalahgunaan wewenang (a buse of power). Kondisi ini dipicu oleh adanya ketidakjelasan persyaratan layanan dan belum tersedianya SOP tertulis yang memuat janji layanan, waktu layanan, dan biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, hal ini juga diperburuk oleh kurangnya spirit pelayanan prima oleh aparat penyedia layanan. Spirit bahwa birokrasi berkewajiban melayani masyarakat dan tidak untuk dilayani belum melekat pada budaya kerja aparatur. Layanan yang diberikan kurang didukung oleh aparat yang kompeten dan profesional. Keluhan tidak profesionalnya pelayanan publik yang muncul dari masyarakat seringkali diperburuk oleh rendahnya kompetensi aparat. Kondisi ini pada giliranya akan berpengaruh kepada kinerja pelayanan kepada publik secara keseluruhan Reformasi Birokrasi Pengertian dan sasaran dari reformasi birokrasi adalah suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. ”Inti reformasi birokrasi itu mencakup dua aspek. Pertama, mengubah seluruh mekanisme kerja agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. “Jadi yang diubah dalam reformasi birokrasi adalah sistemnya, atau bagaimana sebuah mekanisme kerja lebih terukur dan akuntabel. Seluruh bagian atau unit kerja harus bekerja dengan baik,” Kedua, melakukan reformasi seluruh sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya manusia (SDM). “Aspek yang kedua itu merupakan implikasi dari reformasi yang pertama. Dalam menempatkan orang juga harus sangat terukur, dan kompetensinya harus relevan,”(Bahrul Hayat, PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI). Akan tetapi reformasi birokrasi yang akan atau sedang kita jalani penuh tantangan berat yang harus dilawan baik ekternal maupun internal, bahwa potensi permasalahan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian Agama sebagai instansi vertikal yang memiliki satuan kerja terbesar di antara kementerian lain, memerlukan upaya dan kekuatan yang lebih besar dalam upaya penerapan reformasi birokrasi. Dengan mengetahui dulu akar permasalahan yang ada, maka mudah untuk memulai menuju perubahan yang diinginkan, beberapa dimensi dan permasalahan yang ada antara lain : NO DIMENSI PERMASALAHAN 1 Pola Pikir dan budayya kerja (mind set and culture set) Belum mampu menciptakan birokrasi yang professional, yang berorintasi pada pelayanan yang lebih baik dan kinerja yang optimal 2 Akuntabilitas Pemerintah Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi keperintahan 3 Peraturan Perundang-undangan Masih banyak peraturan perundang undangan yang overlapping, tidak konsisten, multi-interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, siselaraskan dan disempurnakan. 4 Pelayanan Masyarakat Pelayanan kepada masyarakat masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan hak dasar yang dimiliki oleh warganegara 5 Manajemen SDM Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisas (sumber: Bahrul Hayat, Ph.D. PERUBAHAN MENUJU PERBAIKAN Penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama). Sementara kondisi objektif di Kementerian Agama sebagaimana disampaikan pada sosialisasi reformasi birokrasi di aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tahun lalu yaitu: SDM (kompetensi dan penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan, etos kerja, dan kesejahteraan rendah) Struktur organisasi (gemuk tidak proporsional, tidak efektif dan tidak efesien Prosedur kerja belum ada SPO, berbelit-belit dan biaya tinggi DIHADAPKAN PADA Tingginya harapan masyarakat ditambah masyarakat yang tidak sabar Mutu pelayanan masih rendah Tidak sinkronnya struktur organisasi Dengan kondisi objektif diatas dengan tingginya harapan masyarakat untuk menunggu perubahan, reformasi birokrasi di Kementerian Agama tidak boleh berhenti dan jalan ditempat, perubahan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam lampiran KMA nomor 153 tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama menyebutkan bahwa program Penyempurnaan Proses Bisnis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis; Prinsip Program Proses Bisnis adalah : Berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan; dan Penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, pemberian janji layanan serta orientasi pada pemangku kepentingan (stakeholders). Pentingnya Percepatan Layanan Unggulan (Quick Wins) Reformasi birokrasi yang pada dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik. Hal tersebut sangat disadari oleh Kementerian Agama dengan berupaya peningkatan pelayanan dengan dikeluarkannya KMA Nomor 118 Tahun 2010, sehingga diharapkan perbaikan pelayanan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum. Sebagaimana tercantum dalam KMA Nomor 118 Tahun 2010 bahwa maksud dari layanan unggulan tersebut untuk mewujudkan layanan yang berkualitas dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang memerlukannya dengan cara lebih baik, cepat, mudah, baru dan murah (better, faster, easier, newer, and cheaper) sedangkan tujuannya membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat terhadap citra Kementerian Agama. Jenis layanan unggulan dalam program percepatan merupakan layanan yang dipilih dari sejumlah layanan utama kementerian Agama yaitu : Pendaftaran Haji, Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pencatatan Nikah, Sertifikasi Guru dan Dosen dan Pemberian Beasiswa. Hasil yang ingin dicapai melalui program ini adalah : Meningkatnya transparansi dengan memotong jalur birokrasi yang tidak perlu, melalui ketersediaan Standar Operaional Proedur (SOP) yang baku, jelas, dan didokumentasikan; Meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih sederhana, singkat dan efisien; Meningkatnya perlindungan bagi masyarakat pengguna pelayanan, dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur dan alur pelayanan, jangka waktu, persyaratan, dan biaya yang diperlukan; Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan; Menurunnya praktik KKN dalam pemberian pelayanan. Kondisi PNS di Kementerian Agama dengan jumlah pegawai 225.905 orang (buku profile statistik pegawai Kementerian Agama Tahun 2009) yang tersebar dari pusat hingga daerah termasuk dalam kementerian terbesar dengan jumlah pegawai. Ini adalah potensi yang dapat kita gunakan sebagai kekuatan untuk mempercepat perbaikan layanan kepada masyarakat sehingga reformasi birokrasi dapat terwujud. Insya Allah… >>sulaiman7amsuri (analis kepegawaian Kanwil Kemenag Prov. NTB)
626
Share :

INFORMASI LAINNYA

MAULID KECAMATAN TARANO
Senin, 19 Desember 2016 11:12
MTS.N.KEDIRI RAYAKAN TAHUN BARU 1437 H
Kamis, 15 Oktober 2015 10:49