Kankemenag Lotim: Aturan Denda Poligami PNS Lombok Timur Menganut Asas Monogami

Jumat, 24 Oktober 2014 15:09

Kankemenag Lotim: Aturan Denda Poligami PNS Lombok Timur Menganut Asas Monogami

Selong, Inmas_ Akhir-akhir ini, Lombok Timur mendadak menjadi topik utama dalam pemberitaan di media cetak dan media elektronik. Hal ini disebabkan karena adanya Perbup No.26/2014 yang mengatur PNS yang mengajukan izin melakukan perkawinan kedua dan seterusnya (poligami), akan dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp1 juta. Perbup tersebut diturunkan sebagai pelaksanaan Perda No.3/ 2013 tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beredarnya berita secara massif semakin menimbulkan penafsiran di masyarakat bahwa ijin poligami di Lombok Timur sangat mudah.

Namun pada dasarnya tidak demikian, aturan tersebut justru menganut asas monogami. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, H. Nasruddin, di ruang kerjanya. “Pembayaran denda 1 juta bagi PNS yang ingin poligami di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merupakan syarat tambahan, bukan sebagai syarat utama. Jangan disalahartikan bahwa poligami sangat mudah di Lombok Timur, justru malah sebaliknya. Karena dalam proses pemeriksaan PNS yang mengajukan ijin poligami, harus berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PP. 10 tahun 1983 yang menjadi syarat utama dan harus terpenuhi.”

Banyaknya orang yang salah arti terhadap aturan tersebut adalah disebabkan karena ketidaktahuan mereka. “Harus ada ijin tertulis isteri dan atasan, tidak memiliki keturunan dan mampu berlaku secara adil, serta memiliki kemampuan materiil yang cukup untuk memberikan nafkah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemeriksaan dan ini sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974”. (HN/Humas-kemenag Lotim)

689
Share :

INFORMASI LAINNYA