Komisi VIII DPR RI-Sistem Penyelenggara Haji Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2015 10:58

Komisi VIII DPR RI-Sistem Penyelenggara Haji Ditinjau Kembali

Mataram Inmas,_Ketua Team Komisi VIII DPR-RI Amrillah bersama rombongan sebanyak 8 orang mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka peninjauan kembali sistem penyelenggaraan haji dan umrah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi VIII kepada Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB, Kemenag Kota Mataram dan kepada KUA Kecamatan Mataram.

Dialoh, pendapat dan masukan dari penyelenggara Haji dan Umrah yang mengambil tempat di Aula Utama Kanwil Kemenag Provinsi NTB pada Selasa (14 April 2015) berlangsung dengan penuh rasa kekeluargaan, dan tanggapan dari Kementerian Agama atas pertanyaan yang diajukan oleh Team Komisi VIII DPR RI tersebut antara lain : kesulitan pengimplementasian pasal 11 ayat 3 tentang pengangkatan petugas yang menyertai jamaah haji berupa TPHD dan Team Kesehatan Haji Daerah.

Kepala Kemenag Kota Mataram H. Burhanul Islam mengharapkan pengrekrutmenan TPHD dan TKHD hendaknya melalui proses sebagaimana saat mengrekrutmen petugas TPHI, TPIHI, TKHI dan PPIH Arab Saudi, sehingga yang ditunjuk nantinya benar-benar layak dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah haji.

H. Burhanul Islam lanjut mengatakan perhatian Pemerintah Daerah yang sangat beragam terutama permasalahan biaya pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji seperti pengangkutan bagasi dan porter, terkait dengan hal tersebut diharapkan kepada Pemerintah secara spesifik dalam menangani transportasi jamaah haji dari Daerah menuju Embarkasi yang diatur dalam Peraturan Daerah, dikatakan H. Bur (panggilan akrabnya)

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB H. Sulaiman Hamid dalam penerimaan dan sambutannya mengharapkan masukan-masukan terkait dengan timbulnya permasalahan pada pelaksanaan penyelenggara haji dan umrah dari Komisi VIII DPR RI agar penyelenggaraan haji dan umrah khususnya di Daerah Nusa Tenggara Barat dan pada Indonesia umumnya untuk menjadi lebih baik dan terencana sesuai dengan harapan masyarakat banyak. (miq olah)

267
Share :

INFORMASI LAINNYA