Satuan Kerja Kanwil Kemenag NTB

Selasa, 11 Agustus 2015 14:47

Satuan Kerja Kanwil Kemenag NTB

Berikut ini pembagian tugas pada masing-masing unit kerja Lingkup Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN TATA USAHA

Tugas:

Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Fungsi:

  • Koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran serta laporan
  • Pelaksanaan urusan keuangan
  • Penyusunan organisasi dan tata laksana
  • Pengelolaan urusan kepegawaian
  • Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
  • Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama
  • Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat
  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan
  • Subbagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian
  • Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama serta pelayanan masyarakat Konghucu
  • Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat
  • Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara
  • Kelompok Jabatan Fungsional

2. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

Tugas:

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan system informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Fungsi:

  • Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah
  • Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan system informasi pendidikan madrasah, dan
  • Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah

Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas:

  • Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pada RA, MI, MTs, MA dan MAK
  • Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs, MA dan MAK
  • Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs, MA dan MAK
  • Seksi Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan potensi siswa pada RA, MI, MTs, MA dan MAK
  • Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerjasama serta pengelolaan system informasi pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK
  • Kelompok Jabatan Fungsional

3. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM

Tugas:

Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan serta pengelolaan system informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Fungsi:

  • Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam
  • Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan agama islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, pendidikan Al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan system informasi pendidikan agama dan keagamaan islam, dan
  • Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan islam

Sususnan Organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri atas:

  • Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan agama islam pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
  • Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan menengah
  • Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan serta pendidikan Al-Quran
  • Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan tekni dan pembinaan di bidang pendidikan pondok pesantren
  • Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan system informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam

4. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH

Tugas:

Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan, serta pengelolaan system informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Fungsi:

  • Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
  • Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, dan pembinaan Jemaah haji dan umrah serta pengelolaan system informasi haji dan umrah
  • Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah terdiri atas:

  • Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembindaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji
  • Seksi Pembinaan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan tekis dan pembinaan di bidang pembinaan haji dan umrah
  • Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi dan perlengkapan haji
  • Seksi Pengelolaan Keuangan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidag pengelolaan keuangan haji
  • Seksi Sistem Informasi Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan system informasi haji dan umrah

5. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Tugas:

Melaksanakan pelayanan, pembinaan serta pengelolaan system informasi di bidang bimbingan masyarakat islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Fungsi:

  • Penyiapan kebijakan tekni dan perencanaan di bidang bimbingan masyarakat islam
  • Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang urusan agama islam, kepenghuluan dan pemberdayaan kantor urusan agama, penerangan agama islam, pemberdayaan zakat dan wakaf, dan
  • Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat islam

Susunan organisasi bidang bimbingan masyarakat islam terdiri atas:

  • Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang urusan agama islam
  • Seksi Kepenghuluan dan pemberdayaan kantor urusan agama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang kepenghuluan dan pemberdayaan kantor urusan agama
  • Seksi penerangan agama islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang penerangan agama islam dan system informasi bimbingan masyarakat islam
  • Seksi pemberdayaan zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat
  • Seksi pemberdayaan wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf

6. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Tugas:

Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan serta pengelolaan system informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Fungsi:

  • Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang bimbingan masyarakat hindu
  • Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang kelembagaan dan pengelolaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, serta pendidikan agama dan keagamaan hindu serta system informasi bimbingan masyarakat hindu
  • Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat hindu

Susunan organisasi bidang bimbingan masyarakat hindu terdiri atas:

  • Seksi kelembagaan dan system informasi bimbingan masyarakat hindu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang kelembagaan dan pengelolaan system informasi bimbingan masyarakat hindu
  • Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penyuluhan dan pemberdayaan umat Hindu
  • Seksi Pendidikan Agama Hindu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan Agama HinduSeksi Pendidikan Keagamaan Hindu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan Keagamaan Hindu.

7. TUGAS DAN FUNGSI PEMBIMBING SYARIAH

Melaksanakan pelayanan, bimbingan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

8. TUGAS DAN FUNGSI PEMBIMBING MASYARAKAT KRISTEN

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

9. TUGAS DAN FUNGSI PEMBIMBING MASYARAKAT KATOLIK

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

10. TUGAS DAN FUNGSI PEMBIMBING MASYARAKAT BUDHA

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

11. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  • Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian
  • Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
  • Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

12. LAIN-LAIN

Pelaksanaan tugas pelayanan Agama Khonghucu dan Agama lain yang tidak dilayani dengan jabatan structural pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

 

* Susunan unit kerja di atas berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

1202
Share :

INFORMASI LAINNYA

POLIGAMI TAK PERLU DIPERSOALKAN
Jumat, 22 Desember 2006 12:00
Pegawai Kemenag KLU Mengungsi
Rabu, 08 Agustus 2018 12:18