Kakanwil Kemenag Buka Sosialisasi Zona Integritas

Selasa, 01 Maret 2016 23:56

Kakanwil Kemenag Buka Sosialisasi Zona Integritas

Mataram,Inmas MAN 1 Sumbawa

Pembukaan Sosialisasi Zona Integritas dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2015 tentang pengendalian Grafitasi pada Kementerian Agama yang dilaksanakan dari tanggal 1 – 3 Maret 2016 bertempat di Hotel Pratama Mataram (Selasa, 01/03/2016).

Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Drs.H.Sirojuddin,MM bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi maka Presiden Republik Indonesia (Inpres no.17 tahun 2011) mengintruksikan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga Negara serta Kepala daerah untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan antara lain dengan dengan meningkatkan mutu layanan seperti yang dicontohkan beberapa daerah melalui pembentukan one stop service (layanan satu atap), namun dalam implementasinya persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB no.60 tahun 2012 tentang pedoman umum pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi, pertauran tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat dilingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan bersama instansi terkait sepanjang diperlukan, dan bentuk yang diberikan adalah memberikan sosialisasi, pelatihan,coaching, kajian sistem,fasilitasi dan bentuk bentuk pembinaan teknis lainnya.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah mengubah secara sistimatis dan konsisten mekanisme kerja,pola pikir serta budaya kerja individu ,Penataan sistem manajemen SDM aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/ WBBM, meningkatkan kapasitas dan akuntabel kinerja Kantor Kementerian Agama serta meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Kantor Kementerian Agama, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) melalui upaya pencegahan korupsi,reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan public. Kelembagaan / lembaga yang telah mencanangkan sebagai Zona Integritas mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari korupsi. Zona integritas adalah tujuan akhir bukan proses atau cara untuk menjadikan kementerian/lembaga  menjadi sebuah zona integrias.

Unit kerja yang telahmenjadi WBK/WBBM harus menjadi pilot project untuk unit kerja lainnya. Jumlah satker Kementerian Agama seluruh Indonesia berjumlah 4500 satker dan sudah menjadi keputusan terdapat 118 satker Kementerian Agama yang telah terpilih sebagai Zona Integritas/pilot project tahap pertama dan termasuk wilayah NTB ada 3 satker yang termasuk wilayah zona integritas antara lain

1. Kementerian Agama yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat,

2. Kementerian Agama Kota Mataram dan

3. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dan tahap ke II ada 5 Kementerian Agama Kabupaten yang dicanangkan menjadi zona Integritas yaitu

1.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat,

2. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah,

3. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur,

4.Kementerian Agama Kabupaten Bima dan

5. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun nara sumber terdiri dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kasubag Kepegawaian dan Ortala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat ,Kasubag Hukum dan KUB Kanwil Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Nusa Tenggara Barat. Peserta berjumlah 45 orang terdiri dari utusan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 4 orang,

2. Kementerian Agama Kota Mataram sebanyak 5 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha, 1 orang. Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah 2 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama 2 orang

3. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang

4. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang

5. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang

6. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang

7. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang

8. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang

9. Kementerian Agama Kabupaten Dompu sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang

10. Kementerian Agama Kabupaten Bima sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang

11. Kementerian Agama Kabupaten Bima sebanyak 4 orang terdiri dari Kasubag Tata Usaha 1 orang, Kepala Tata usaha Madasah Aliyah Negeri 1 orang dan Kepala Kantor Urusan Agama sebanyak 2 orang,

Hal ini sesuai dengan surat panggilan peserta tanggal, 23 Pebruari 2016 no. Kd.19.1/3/HK.00/406/2016….. joko….

235

INFORMASI LAINNYA