PENODAAN SUATU AGAMA DIDEPAN UMUM, TIDAK DIBENARKAN

Senin, 13 Februari 2017 08:35

PENODAAN SUATU AGAMA DIDEPAN UMUM, TIDAK DIBENARKAN

Mataram, Inmas_Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Ferimeldi menyampaikan Materi Kebijakan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia beberapa hari lalu di Hotel Mataram Square, yang dihadiri oleh peserta dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus FKUB, anggota FKUB se – NTB tidak kalah pentingnya hadir pula Ka.Kanwil Kemenag Prov NTB yang diwakili oleh Kapala Bag. Tata Usaha H. Sirojudin, Kasubag Hukum dan KUB . Menurut Riset Foreign Policy Advisory Group  bahwa ketegangan agama dalam negeri Indonesia menjadi Negara gagal itulah ancaman global tahun 2017.  Karakteristik Negara gagal Adalah : 1. Kehilangan kendali atas teritorialnya, atau kehilangan penggunaan kekuasaan secara fisik didalamnya, 2. Erosi kekuasaan yang sah untuk membuat keputusan kolektif, 3. Ketidak mampuan untuk memberikan layanan public, 4. Ketidak mampuan untuk berinteraksi dengan Negara sebagai anggota dari komunitas internasional.

Lebih lanjut dikatakan Ferimeldi saat penyampaian materinya pada acara Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama, bahwa selain kebijakan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, juga ada PERSOALAN MENDASAR BANGSA, yaitu :  1. Ketahanan Budaya yaitu ikatan persaudaraan sesama anak bangsa memudar seiring perubahan sosial, 2. Pemaknaan Hak Asasi Manusia yaitu ada benturan konsep tentang HAM ala barat dengan localwisdom dan agama, 3. Kualitas politisi yaitu minim politisi bersikap sebagai negarawan, 4. Penegakan Hukum yaitu terasa belum optimal,pilih, kasih bisa jualbeli, penangan hukum ribet, 5. Kebijakan berpendapat dan berekspresi yaitu era keterbukaan informasi dan revolusi tehnologi komunikasi belum diimbangi kecerdasan dan kebijakan berpendapat dan berekresi, 6. Keadilan ekonomi yaitu sumber ekonomi dikuasai segelintir kalangan, kue pembangunan tidak merata, kesenjangan terlalu lebat, 7. Miskin Literasi yaitu kurang pemahaman bersikap berbeda karena minimnya keragaman refrensi.

Dari semua hal tersebut maka ada suatu SOLUSI : 1. Ketahanan Budaya yaitu mengenali akar budaya bangsa, menghidupkan kembali nilai lokal yang relevan denga kondisi bangsa, mempromosikan kemuliaan Indonesia, 2. Pemaknaan Hak Asasi Manusia yaitu menemukan jalan kompromi antara konsep ala barat dengan budaya dan agama yang hidup di Indonesia. 3. Kualitas Politisasi yaitu pendidikan politik berwawasan kebangsaan serta penyamaan persepsi ke-Indonesia-an dalam seleksi calon pemimpin, 4. Penegakan hukum yaitu penegasan supremasi secara lebih optimal, 5. Kebijakan berpendapat dan berekspresi yaitu mengedukasi publik bahwa kebebasa berpendapat dibatasi kebebasan orang lain , 6. Keadilan ekonomi yaitu perubahan arah kebijakan ekonomi agar lebih mengarah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bersama, 7. Miskin literasi yaitu mendorong kelompok moderat bersuara lebih lantang dan diamplifikasi.

Sedangkan PENGARUH PROBLEM BANGSA TERHADAP KONDISI KERUKUNAN adalah : 1. Mempengaruhi kondisi kerukunan umat di berbagai daerah di Indonesia dipicu factor non-agama Politik, Ekonoi, Sosial, bahkan hal sepele. 2. Pokok pangkapnya, maka kerukunan beragama akan terus terganggu. Sebab agama adalah hal amat sensitive yang mudah digunakan sebagai penyulut konflik. 3. Solusi harus didahulukan sebelum strategi kerukunan umat beragama dijalankan. 4. Perbedaan pemahaman beragama yang dapat memicu konflik kerukunan.

Selanjutnya STRAREGI KEMENTERIAN AGAMA : 1.Mempromosikan profil tokoh, dan masyarakat yang konsen memelihara kerukunan di berbegai wilayah, 2. Mengefektifkan peran para akktivis FKUB sebagai mitra pemerintah dalam mengantisipasi masalah (Early Warning System), resolusi konflik hingga pemulihan, 3.  Menguatkan regulasi, salah satunya menyempurnakan RUU PUB agar dapat segera diundangkan, 4. Membuat Piloting desa kerukunan sebagai Best Practice yang dapat diuji cobakan ke tempat lain, _ Meningkatkan peran media dalam  paham keagamaan moderat.

KEBIJAKAN DASAR KERUKUNAN UMAT BERAGAMA : UUD 1945 PASAL 29 AYAT 2 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Negera menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

UU NO.1/PNPS/1965 Penjelasan Pasal 1. Dengan kata-kata”dimuka umum” yaitu dalam dalam Kitab UU Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu ( Confusius ). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Ke 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi,Zarasustri, Shinto, Taoism dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangan lain.

UU NO. 1/PNPS/1965 Pasal 1 yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan kegiatan keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 1 diberikan peringatan keras untuk menghentikan sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Ayat (2) apabila pelanggaran dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat dibubarkan sebagai organisasi / aliran terlarang dapat dipertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam negeri.

Pasal 3 Apabila melanggar Keputusan Bersama Menteri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri oleh Presiden RI ketentuan Pasal 2 terhadap aliran kepercayaan masih melanggar ketentuan Pasal 1 maka pengurus organisasi bersangkutan dipidana selama lamanya 5 tahun

Pasal 4 Pada Kitab undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru sebagai berikut “pasal 156 a dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : 1. Permusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ke- "Tuhanan Yang Maha Esa”

Yang menjadi sangat penting adalah kita selaku Pemerintah harus tetap melaksanakan tugas khususnya dalam meningkatkan kerukunan umat beragama ini terus berpedoman kepada aturan dan perundang-undangan yang ada untuk menciptakan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera. Muhamad……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281
Share :

INFORMASI LAINNYA