Kanwil NTB Mendapat Nilai 6 Secara Nasional Reformasi Birokrasi

Rabu, 11 Oktober 2017 11:01

Kanwil NTB Mendapat Nilai 6 Secara Nasional Reformasi Birokrasi

Mataram _ Inmas, Pembinaan Mental dan disiplin ASN Kanwil Kemenag NTB oleh Inspektur Jenderal Kementerian RI Prof.Dr. Phil. M. Nur Kholis Setiawan didampingi Rektor UIN Mataram diwakili PR.3 Dr Masnun, Kepala Bagian Tata Usaha Drs. H. Sirojudin, MM tanggal 10 Oktober 2017 dilaksanakan di Aula Lantai 4 Kanwil Kemenag NTB dihadiri seluruh Jajaran Kemenag NTB, Ka.Kanmenag Kab/Kota se-NTB, Kepala Madrasah se-Pulau Lombok dan Kepala KUA se-Pulau Lombok.

Pada saat sambutannya Irjen M. Nur Kholis Setiawan menyampaikan sebagai pengawas internal pemerintah PMA No. 42/2016 pasal 700 wujud implentasi tentang pekerjaan audit kinerja dan audit pegawai seiring dengan perubahan paradigma agar ASN untuk bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, ASN menekan sekecil mungkin ego sektoral jauhkan dan sifat takabur, jika ada pesoalan yang sulit harus lebih mampu mengatasi masalah dengan baik, jika diberi kesuksesan jauhkan kesombongan.

Irjen M. Nur Kholis Setiawan menekankan ASN agar menciptakan pola pengawasan, pengawas auditor hanya 237 orang ASN Kemenag 221.324 ribu orang 4557 satker agar mampu melakukan pengawasan ASN dan satker yang cukup besar ini harus diciptakan pola pengawasan dalam diri masing-masing ASN dan hilangkan keegoan tanamkan dan tetap bersukur, kemudian laporan keuangan Kemenag tidak di WTP oleh BPK tahun 2016.

Selanjutnya M. Nur Kholis ASN jumlah 4557 satker 221.383 ASN Kemenag bekerjasama dengan BPK. Untuk membuat sistim pengendalian internal pemerintan(SPIP), kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Ka.Kanwil se- Indonesia dan Kepala perguruan tinggi untuk bertanggung jawab SPIP di masing-masing satker.

Tahun 2018 dioptimalkan peran-peran SPIP membantu melaksanakan tugas kepengawasan internal untuk  di masing-masing satker perguruan tinggi dan Kanwil ada SPIPnya polanya sama dengan BPKP, kemudian anggaran ada sisa diakhir tahun kalau bisa diperkecil kalau bisa dihilangkan sama sekali “Irjen mendapat indek Reformasi Birokrasi ke Menpan RB melalui sistim ankuntabilitas kinerja instansi kinerja pemerintah(Sakip) dan Lakip” NTB salah satu dinaikan nilainya 5 provinsi yang menjadi 6 provinsi untuk mendapatkan nilai Sakip dan Lakip dilakukan audit kinerja dan audit kepegawaian Reformasi Birokrasi.

Lebih lanjut dikatakan M. Nur Kholis Setiawan Zona kerja tahun 2018 melakukan pengelompokan sa, tker  Eselon 1 pusat Sekjen pendis, PHU, BPCH untuk memudahkan mendeteksi.  Kanwil, Kemenag Kab/Kota 34 Provinsi 524 Kab/Kota se Indonesia. Muhamad…………

 

 

 

 

31
Share :

INFORMASI LAINNYA