Guru Sertifikasi dan Non Sertikasi Lingkup Kemenag Memperoleh Tambahan Selisih Tunjangan Kinerja.

Selasa, 02 Januari 2018 10:42

Guru Sertifikasi dan Non Sertikasi Lingkup Kemenag Memperoleh Tambahan Selisih Tunjangan Kinerja.


Inmas_MAN 1 Sumbawa, Kepala Madrasah Aliya Negeri 1 Sumbawa Drs.Fathurrahman  disamping melaksanakan rapat Pembagian Tugas Guru juga mensosialisasikan surat Sekjen Kementerian Agama tanggal 28 November 2017  nomor : 4 tahun 2017 tentang Pembayaran Selisih Tunjangan Kinerja bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil, Selasa 02/01/2017

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 25 tahun 2016, pasal 1 no. 5 disebutkan bahwa Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada  Pegawai Negeri Sipil yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri sipil sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja. Pada pasal 5, pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud  dalam pasal 4 ayat 2 dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik dengan menggunakan mesin rekam kehadiran  elektronik yang ada dilingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

Bagi PNS pada Kementerian Agama yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional dan mendapat tunjangan profesi,tunjangan kinerja yang dibayarkan adalah selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dengan tunjangan profesi pada jenjangnya, dalam hal tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya yang dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pelaksanaan : 1. Perhitungan selisih tunjangan profesi guru lebih kecil daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, pembayaran selisihnya terhitung semenjak November dan Desember 2015 sampai dengan tahun 2016 dan tahun berjalan,   2. Standar perhitungan selisih dimaksud mengacu pada Peraturan Menteri Agama  no. 51 tahun 2014 tentang nilai dan kelas jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Agama nomor 64 tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 tahun 2014 tentang nilai dan kelas jabatan Struktural dan Fungsional pada Kementerian Agama ,3.Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian dari pembayaran tunjangan kinerja, dengan demikian pembebanan atas pembayaran menggunakan akun yang sama dengan tunjangan kinerja sepanjang alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2017 masih tersedia. 4. Proses pencairan ditingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara nomin tive dilakukan non tunai,   5. Penetapan proses perintah membayar non tunai kepada bendahara umum,  6. Surat permintaan pembayaran (SPP) , penguji dan penerbitan serta pengajuan surat perintah membayar  (SPM) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Sesuai PMA nomor 51 tahun 2014 nama jabatan Fungsional Guru Utama kelas jabatan 13 dengan tarif Rp 7.293.000,-  dengan kelas jabatan, guru Madya  kelas jabatan 11 dengan tarif tunjangan  Rp 4.519.000,-, Guru Muda kelas jabatan 9 dengan tarif tunjangan Rp 3.348.000,-sedangka guru pertama kelas jabatan 8 dengan tarif tunjangan Rp 2.927.000,-

Pada bulan Desember 2017 Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa telah membayarkan 21 guru sertifikasi yang mendapat selisih tunjangan Kinerja Guru PNS satu bulan Januari 2016 dan Guru PNS yang belum sertifikasi dua orang  atas nama Junaidi S.Pdi dan Rasyidi Hasbullah,S.Pdi dengan kelas jabatan 8 dengan nilai  masing masing Rp 2.927.000,-untuk bulan Januari dan Pebruari 2016 dengan jumlah variasi yang diterima oleh guru yang disesuaikan dengan jumlah kehadiran sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang penetapan pemberian ,penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama sesuai prosentase pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat masuk kerja sebagai berikut Keterlambatan (TL) 1 , lama keterlambatan masuk kerja  1 menit s.d < 30 menit dengan prosentase pengurangan 0,5 %,  TL.2 , lama keterlambatan masuk kerja 31 menit s.d < 60 menit  dengan prosentase pengurangan 1 %, TL.3 lama keterlambatan masuk kerja 61 menit s.d < 90 menit dengan prosentase pengurangan 1,25 % dan TL.4 lama keterlambatan masuk kerja < 90 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk dengan prosentase pengurangan 1,50 %. 

Sedangkan Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang Pulang Sebelum Waktunya  (PSW), PSW.1 Lama Meninggalkan tugas sebelum waktunya 1 menit s.d < 30 menit prosentasi pengurangan 0,5 %, PSW.2. Lama Meninggalkan tugas sebelum waktunya prosentase pengurangan 1 %, PSW.3 Lama Meninggalkan tugas sebelum waktunya 61 menit s.d < 90 menit prosentase pengurangan 1,25 % dan PSW.4 Lama Meninggalkan tugas sebelum waktunya > 90 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang Kerja prosentase pengurangan 1,50 %.__(joko)


5152
Share :

INFORMASI LAINNYA