Sosialisasi Teknis Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Haji 1439 H/2018 M

Selasa, 13 Maret 2018 02:21

Sosialisasi Teknis Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Haji 1439 H/2018 M

Kota Mataram_Inmas,  Untuk pemantapan persiapan keberangkatan 4.514 orang calon jama’ah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB) pada musim haji 1439 H/2018 M, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB menggelar kegiatan Sosialisasi Teknis Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Haji. Kegiatan berlangsung selama 2 hari yakni Senin dan Selasa, 12-13/03/2018 di Hotel Fave Langko Kota Mataram.


Ada 40 orang peserta yang mengikuti kegiatan, terdiri dari Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) kab/kota se-Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan se Pulau Lombok, Kepala BPJS se Pulau Lombok, Dukcapil Prov. NTB, dan Bank Penerima Setoran Haji (BPS). Turut hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Prov. NTB, H. Nasruddin, S.Sos. MPdi, Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. NTB, Drs. H. Sirojuddin, MM, dan Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. NTB, HM. Ali Fikri, S.Ag, MM.


Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenag Prov. NTB, H. Nasruddin, S.Sos. MPdi. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil menyatakan bahwa seorang calon jama’ah haji tidak hanya mampu dalam segi finansial, akan tetapi ada syarat khusus yang harus terpenuhi yakni harus Istitho’ah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Tanpa adanya surat keterangan ini, seorang calon jama’ah haji tidak akan dapat melunasi setoran hajinya.   


Pemateri pada kegiatan ini antara lain: Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Regular Kemenag RI, Dr. M. Nur Ilya Fitra, Kepala Kanwil Kemenag Prov. NTB, H. Nasruddin, S.Sos. MPdi, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. NTB, HM. Ali Fikri, S.Ag, MM, dan Kepala BPJS Kota Mataram, Muhammad Ali.


M. Nur Ilya Fitra menjelaskan bahwa Kemenag memiliki tanggung jawab dalam pembatalan nomor porsi. Adapun waktu pembatalan di Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Kemenag  RI adalah 3 hari kerja. Sementara di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah 5 hari kerja.


Meningkatnya jumlah pengaktifan nomor porsi dikarenakan berbagai sebab, antara lain: adanya salah ketik porsi, pembatalan karena talangan, maupun dana BPIH telah disetorkan ke rekening Menag. Untuk masalah tidak lancarnya proses pencairan dana jama’ah haji disebabkan oleh rekening yang sudah ditutup.  Sistem pelunasan haji regular dengan cara melakukan pelunasan cadangan yang masuk di tahap kedua. Calon jama’ah haji yang sudah masuk dalam calon jama’ah haji yang berhak lunas, namun wafat pada saat pelunasan, maka nomor porsi yang bersangkutan dapat dilimpahkan ke suami/isteri/anak/menantu, setelah ada keputusan pengadilan. Kuota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) diberikan kepada Gubernur dengan ketentuan yang diatur Kemenag.  Jumlah petugas TPHD ada 38 orang dengan rincian 15 orang pelayanan umum, 15 orang pembimbing ibadah haji, dan 8 orang pelayanan kesehatan. (Sumber: Drs. H. Furqan Ar Roka, Kasi PHU Kemenag Kota Bima/ Nurrosyidah Yusuf). 

 

110
Share :

INFORMASI LAINNYA