Sesaat Bersama Kabid Haji Kanwil Kemenag Provinsi NTB Terkait Pelunasan BPIH

Jumat, 20 Maret 2020 09:39

Sesaat Bersama Kabid Haji Kanwil Kemenag Provinsi NTB Terkait Pelunasan BPIH

Mataram_Inmas, Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berdialog dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. M. Ali Fikri Jum’at ( 21-03-2020 ) terkait dengan besaran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  ( BPIH ) tahun 2020.

Kepala Bidang PHU H. M. Ali Fikri menjelaskan bahwa besaran BPIH tahun ini sangat turun yaitu sebesar Rp. 37.302.064,- dibanding tahun 2019 dimana ketika itu besaran BPIH sebesar RP. 38. Jutaan.

Sementara untuk jumlah kuota  NTB H. M. Ali Fikri menjelaskan berjumlah 4.499 orang, tentunya dari jumlah 4.499 itu terdiri dari unsur estimasi jamaah yang keluar namanya untuk berangkat pada tahun 2020 ini.

H. M. Ali Fikri menambahkan jamaah katagori lansia 45 orang saat ini tidak ada usulan seperti tahun-tahun  sebelumnya. Lansia ini diambil dari 1% kuota dan diambil dari sistim database siskohat yang diurut dari umur yang tertua, dan yang keluar untuk tahun ini adalah yang kelahiran tahun 1925 sampai dengan tahun 1929,  jadi  kisaran umur 95 tahun keatas yang berhak lunas tahun 2020.

Selanjutnya kategori TPHD sejumlah 38 orang, 4 orang dari pimpinan KBIH yang akan melunasi pada tahap pertama, dimana pelunasan ini dimulai dari tanggal 19 Maret sampai dengan 17 April 2020, dan pada pelunasan tahap pertama ini akan dilihat dulu apakah sesuai dengan syarat pelunasan atau tidak yaitu harus Istito'ah.

Untuk tahap kedua pelunasan para Calon Jamaah Haji masih harus mengurus kesehatan, namun  untuk tahap kedua ini masih menunggu juknis lanjutan dimana akan dilihat dulu pelunasan pada tahap pertama, apakah proses pelunasannya mencapai 85% atau 90%, dan jika ada sisa pasti ada pelunasan untuk tahap kedua. Sisa kuota adalah jumlah kuota yang tidak dilunasi jamaah haji pada tahap 1. Sejumlah calon jamaah haji yang mempunyai porsi (nomor urutan pendaftaran) sesuai database SISKOHAT.  Kemudian  Calon Jamaah Haji itu diberikan kesempatan untuk melunasi BPIH dimana waktu dan besaran (Rp) BPIH ditentukan oleh Keputusan Presiden dimana Kepres tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan oleh DPR-RI bersama Kementerian Agama, BPKH serta instansi terkait.

Selanjutnya ketika waktu pelunasan sudah ditutup barulah "SISA KUOTA" bisa ditentukan berapa jumlahnya, dan peruntukan Sisa Kuota ini antara lain :

  1. Calon jamaah haji yang gagal system pada pelunasan tahap 1, misalnya gangguan jaringan, dll (laporan)
  2. Calon jamaah haji yang sudah pernah haji, pada tahap 1 yang boleh melakukan pelunasan adalah yang belum pernah haji (by system)
  3. Calon jamaah haji penggabungan suami-istri atau anak-orang tua yang terpisah (pengajuan permohonan)
  4. Calon jamaah haji cadangan yang sudah melunasi diambil secara terurut (pernyataan siap berangkat)

Sementara itu untuk Calon Jemaah Haji Penggabungan ,Kepala Bidang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah HM  Ali Fikri menjelaskan bahwa untuk  calon jamaah haji yang terpisah / berbeda waktu keberangkatannya dengan yang digabung. Sebagai syarat utama adalah salah satu calon jamaah haji harus dinyatakan berhak lunas tahun berjalan dan calon jamaah penggabung sudah terdaftar 3 (tiga) tahun sebelumnya terhitung dari keberangkatan kloter 1 tahun ini. Hubungan keluarga yang bisa mengajukan penggabungan adalah suami-istri dan anak-orangtua kandung. Tidak memperhatikan usia dan tidak memperhatikan jenis kelamin.

Sedangkan persyaratan pengajuan penggabungan HM Ali Fikri mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

  1. Hubungan Keluarga Suami/Istri dan Anak-Orangtua kandung
  2. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili
  3. Foto copy KTP dan KK jemaah berhak berangkat dan penggabung di legalisir
  4. Foto copy dokumen yang menunjukkah hubungan keluarga antara yang berhak berangkat dan penggabung di legalisir (Akte Kelahiran dan / atau Buku Nikah)
  5. Foto copy bukti setoran awal BPIH jemaah haji penggabung
  6. Foto copy bukti setoran lunas BPIH calon jemaah berhak berangkat
  7. Foto copy paspor (jika sudah ada)

Semua persyaratan diatas dengan catatan :

1.     Permohonan bisa diproses jika calon jemaah yang berhak berangkat sudah melunasi.

2.   Penentuan permohonan (bisa diterima/tidak) tergantung pada sisa kuota serta urutan     pengisiannya seperti  yang tersebut diatas.

3.     Semua proses permohonan penggabungan tidak dipungut biaya. Mhd……..

 

29
Share :

INFORMASI LAINNYA