Jema’ah Haji Tahun Ini Batal Berangkat

Selasa, 02 Juni 2020 18:20

Jema’ah Haji Tahun Ini Batal Berangkat

Mataram. Inmas. Calon jema’ah haji dengan estimasi keberangkatan tahun 1441 H/2020 M telah dipastikan batal diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Agama RI, Fachrul Razi dalam jumpa pers, Selasa (02/06). Begitu pun telah terbit Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jema’ah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Kepala Bidang PHU Kanwil Prov. NTB, H.M Ali Fikri, S.Ag, MM memberikan tanggapan terkait rilis pada jumpa pers yang turut dihadiri Wakil Menag dan Dirjen PHU itu.  Ali Fikri menjelaskan berdasarkan pernyataan Menag bahwa pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jema’ah haji pada tahun 1441 H/2020 M dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih belum membuka akses bagi negara mana pun terkait pandemic Covid-19.

Pemerintah tidak punya cukup waktu untuk persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jema’ah haji”, ungkapnya mengutip pernyataan Menag.

Besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 M untuk jema’ah haji dari Embarkasi Lombok sebesar Rp.37.332.602. Calon jema’ah haji yang telah melakukan pelunasan sebesar 96.40 persen.

Hingga Jum’at kemarin tanggal 29 Mei 2020 Pukul 17.00 wita, presentase pelunasan sebesar 96.40 persen dari 4378 orang”, ungkapnya.

Adapun data rincian dari dari 10 kab/kota yang sudah melunasi BPIH sebagai berikut: Kota Mataram 720 orang, Lombok Tengah 699 orang, Lombok Timur 765 orang, Kota Bima 223 orang, Kab. Sumbawa 390 orang, Kab. Bima 519 orang, Lombok Barat 588 orang, Kab. Dompu 275 orang, Kab. Sumbawa Barat 156 orang, dan 2 orang dari Kab. Lombok Utara.

Ali Fikri menjelaskan 2 teknik terkait uang pelunasan calon jema’ah haji. Pertama,  bagi jema’ah yang sudah melunasi, akan tetapi hendak mengambil uang pelunasan dikarenakan ada keperluan lain, maka dipersilahkan. Namun, hal ini tidak mendapatkan nilai manfaat dari BPIH. Kedua, bagi jema’ah yang sudah melunasi dan tidak mengambil uang pelunasan, maka jema’ah yang bersangkutan akan mendapatkan nilai manfaat dari BPIH yang telah dibayarkan.

Jika pun untuk musim haji 1442/2021 mendatang, ada kenaikan BPIH, misalnya nominalnya satu juta, maka nilai manfaat dari biaya yang dilunasi tersebut akan dikalkulasikan dengan biaya kenaikan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika ada pengurangan BPIH, maka akan dikembalikan uang tersebut ke jema’ah haji”, tegas Ali Fikri.

Terkait Petugas Haji Daerah (PHD) yang sebelumnya disebut Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) untuk tahun ini tidak akan diproses. Sedangkan PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi sudah selesai dilakukan rekruitmen dan diproses sesuai PMA Nomor 494 Tahun 2020.  (Nurrosyidah Yusuf)

214
Share :

INFORMASI LAINNYA