Langkah Positif Pemerintah Terkait Penundaan Haji 1441 H / 2020 M

Rabu, 10 Juni 2020 11:30

Langkah Positif Pemerintah Terkait Penundaan Haji 1441 H / 2020 M

Mataram_Inmas, Selasa, 09 Juni 2020 beberapa pertanyaan Humas diajukan dalam dialog singkat  dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. M. Ali Fikri  di ruang kerjanya terkait pembatalan pemberangkatan Haji Tahun 1441H/2020M. Ada beberapa  pertanyaan yang diajukan , diantaranya : pertama tentang ditunda atau dibatalkannya pemberangkatan haji tahun ini. Terhadap pertanyaan pertama ini H.M. Ali Fikri selaku Kabid Haji Kanwil Kemenag Provinsi NTB menjelaskan bahwa pembatalan  Haji tahun 1441 H tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tanggal 2 Juni 2020, dan  PMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan Haji tahun 1441 H. Walau dengan sangat berat hati namun selaku pelaksana yang melayani jamaah maka hal ini menurutnya merupakan langkah positif yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini untuk melindungi calon jemaah haji dan petugas dari paparan Covid-19, jadi tak terbayangkan akan ada hampir satu juta jemaah dari seluruh dunia berkumpul sehingga mustahil dapat menerapkan protokol kesehatan dan tidak terpapar virus corona. HM. Ali Fikri berharap semoga  virus corona cepat berlalu, dan kita semua dikasih kesehatan, panjang umur sehingga yang ditunda sekarang InshaaAllah tahun depan bisa berangkat menunaikan ibadah haji.

Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu apakah pembatalan pemberangkatan jemaah haji ini merupakan pembatalan sepihak dari Pemerintah Arab Saudi ataukah merupakan pilihan dan keputusan Pemerintah Indonesia. Terkait pertanyaan Humas yang diwakili salah satu staf Humas yang bernama H.Muhamad ini maka HM.Ali Fikri kembali menjelaskan bahwa pembatalan pemberangkatan haji tahun ini merupakan keputusan Pemerintah Indonesia karena sampai saat ini belum ada kejelasan dan keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi, sedangkan persiapan di Indonesia sudah luar biasa termasuk di Nusa Tenggara Barat yang telah merekrut petugas kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan yang semuanya berjumlah 50 orang. Walaupun pemerintah Indonesia telah siap untuk memberangkatkan jemaahnya namun karena belum adanya kejelasan dari Pemerintah Saudi maka Pemerintah Indonesia segera mengambil sikap untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Hal tersebut juga merupakan bentuk sayang pemerintah terhadap masyarakat Indonesia karena seperti diketahui bersama bahwa saat ini dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengambil keputusan tersebut untuk melindungi para calon jemaah haji dan petugas haji dari paparan Covid-19, selain itu Pemerintah juga tidak berani memberangkatkan disebabkan jarak duduk para calon jemaah haji didalam pesawat, dimana dengan isi pesawat yang 475 orang apabila dikurangi jumlahnya untuk mengatur jarak duduk dalam pesawat tentunya akan menimbulkan keributan di kalangan para calon jemah haji.

Dari sejumlah pertanyaan yang telah diajukan Muhamad semua dijelaskan dengan lugas dan tegas oleh Kabid Haji, namun masih ada lagi masalah yang menggelitik dan ingin dipertanyakan oleh H. Muhamad karena begitu ramainya rumor yang didengar dimana penundaan pemberangkatan haji tersebut sengaja dilakukan untuk dimanfaatkan guna memperkuat rupiah. Terkait hal tersebut HM. Ali Fikri kembali menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sudah sangat baik dimana dibayar nilai riil dari biaya haji adalah sebesar 76 juta per jamaah, namun yang dibayarkan masyarakat atau jemaah selama ini hanya  sekitar 37 juta. Dan sejatinya biaya riil di Indonesia itu berbeda beda tergantung daerah asalnya. Jadi skema riilnya ongkos naik haji 2019 di setoran awal 25 juta, dimana uang setoran sejumlah 25 juta itu mengendap selama waiting list atau masa tunggu. Calon jamaah mendapat dana manfaat yang dikelola BPKH ( Badan Pengelola Keuangan Haji ). Jadi HM.Ali Fikri berharap para calon jemaah haji jangan percaya terhadap berita-berita yang tidak jelas karena kalau dipikir-pikir hal itu tak sebanding dengan pelayanan pemerintah. Selain itu HM.Ali Fikri juga menambahkan bahwa berdasarkan survey/hasil penelitian BPS bahwa indeks kepuasaan jemaah haji menembus kategori sangat memuaskan. Hal ini tak mengherankan karena Bidang Haji mempertahankan kepuasan pelayanan di asrama haji selama 24 jam layanan dimana tidak boleh ada makanan dari luar di asrama dan makanan diatur gizinya dengan sangat baik, begitu pula ketika di pesawat ada sejumlah 5 orang yang melayani untuk mengetahui kondisi para jemaah. Dan ini tetap dievaluasi, sedangkan yang tidak sempurna diperbaiki.

Sebelum mengakhiri bincang-bincangnya H.Muhamad kembali mengajukan pertanyaannya yaitu terkait dengan dana pelunasan yang sudah disetorkan,apakah para calon jemaah haji bisa mengambil kembali setoran pelunasannya. Untuk hal ini HM.Ali Fikri kembali menjelaskan bahwa sesuai KMA No 494/2020 dimana  salah satu point didalamnya tentang BPIH yaitu apabila jemaah kita yang sudah melunasi kemudian mengambil kembali setoran pelunasan itu diperbolehkan dan tidak menghilangkan status untuk berangkat tahun depan, dan jika jemaah akan menarik uang yang telah disetorkan maka syaratnya mengisi formulir secara tertulis di Kemenag Kabupaten/Kota dengan menggunakan  materai dan melampirkan buku setoran,  KTP, No HP. Dan bagi jemaah haji yang mau mengambil kembali uang yang sudah disetorkan maka datanya akan di entry petugas  secara online untuk diketahui  Kemenag Pusat di Jakarta untuk diteruskan ke BPKH. Selanjutnya BPKH mengirim uang ke BPS tempat pelunasan sebelumnya, kemudian BPS menghubungi yang bersangkutan via telepon untuk mengecek kembali bahwa uang sudah masuk ke rekening yang bersangkutan.

Sedangkan yang  dengan statusnya sebagai jemaah gagal tertunda berangkat artinya daftar tunggu yang tidak mengambil kembali pelunasannya itu mendapatkan nilai manfaat dari pelunasan tersebut. Untuk jumlah  nilai manfaatnya tergantung dari masing-masing embarkasi karena semua embarkasi tidak sama, namun  nilai manfaatnya itu akan diterima yang bersangkutan  30 hari sebelum berangkat di tahun 2021, jika terjadi kenaikan BPIH katakan 1 juta maka  akan dikembalikan sejumlah 500 ribu, inilah manfaatnya dan tinggal menunggu keberangkatan haji tahun depan.Mhd………


Pembuat Rilis                     :      H. Muhamad, SH

E d i t o r                           :      Dra. Hj. Diah Purnawati

Disetujui Kasubag Humas    :      Drs. H. Saipun Nasri, M.Pd

 

140
Share :

INFORMASI LAINNYA