Menindak Lanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri

Senin, 29 Juni 2020 10:15

Menindak Lanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB)  3 Menteri

Mataram Inmas _ Plt. Kepala Kantor Wilayah Drs. H. Muhammad Amin, M.Pd selaku pembina apel memberikan pengarahannya pada apel pagi ini hari Senin, 29 Juni 2020 di halaman Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB dalam pengarahannya beliau mengingatkan kembali kepada Kabid Penmad dan Kabid Pakis untuk segera menindak lanjuti terkait dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, terkait dengan pelaksanaan pendidikan tahun Ajaran baru Tahun 2020 hal pertama yang beliau sampaikan untuk Kabid Pakis terkait dengan pembukaan ponpes dan proses pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka akan banyak persyaratan yang harus dipenuhi dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan proses belajar mengajar.

H. Muhammad Amin selaku Plt. Kakanwil Kemenag Prov. NTB menyampaikan amanat dari Pemerintah Daerah melalui rapat yang dilaksanakan pada minggu kemarin untuk segera membuat ringkasan SKB 3 (tiga) Menteri tersebut segera secepatnya disampaikan dan dilanjutkan ke seluruh pimpinan Ponpes yang ada bukan hanya dibagikan dan disampaikan ke Kabupaten/Kota saja, supaya bisa dimaklumi bahwa persyaratan yang ada untuk membuka proses pembelajaran kembali di Ponpes supaya jelas untuk pimpinan ponpes masing-masing karena masih banyak yang belum paham dan mengerti isi SKB 3 Menteri tersebut. Oleh karena itu beliau menghimbau kepada Kabid Pakis beserta staffnya, untuk meringkas isi yang ada di SKB 3 Menteri tersebut supaya para pimpinan Ponpes bisa dapat mengerti dan memahami apa isi dari SKB 3 Menteri tersebut.

Plt. Kakanwil juga menjelaskan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ada di Pondok Pesantren, bagi siswa yang akan tinggal di Ponpes jauh akan lebih aman dibandingkan dengan siswa yang tidak menetap atau tidak berasrama akan tetapi untuk persyaratan masuk ke Ponpes itu tidaklah mudah akan tetapi sangatlah berat berdasarkan proses-proses pembelajarannya yang ada serta tempat tinggalnya atau asramanya pun amatlah berat harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) Menteri termasuk Menteri Agama.

Selanjutnya Plt. juga memberikan amanat untuk Kabid Pendidikan Madrasah (Penmad) agar segera memerintahkan kepada seluruh Kepala Seksi (Kasi) yang ada untuk selalu memperhatikan dan ikut bertanggung jawab karena didalam Penmad tersebut ada sarana prasarana, siswa dan proses pembelajaran. Plt. Kakanwil pun menegaskan, untuk para Kepala Seksi (Kasi) yang ada di Penmad untuk ikut andil dan harus terlibat dalam mengkaji ulang SKB 3 (tiga) Menteri terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru tahun 2020. Karena di dalam SKB ini sudah di tetapkan aturan aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh lembaga pendidikan karena seluruh lembaga pendidikan yang ada hampir 90% lebih adalah pendidikan swasta, oleh karena itu perlu sekali adanya sosialisasi dari SKB 3 Menteri tersebut.

Lebih lanjut Plt. H. Muhammad Amin menjelaskan tentang sosialisasi dari SKB tiga Menteri tersebut ada 3 (tiga) tahap sekolah yang lebih awal masuk sekolah dan yang sibuk adalah pertama jenjang MA/sederajat bulan Juli setelah 2 (dua) bulan pada September disusul oleh jenjang MTs, proses-proses ini di harapkan untuk Bidang Penmad maupun yang ada di Kabupaten/Kota jika ada pertanyaan dari siapapun memberikan jawaban kepada kepala madrasah dari jenjang MA sampai dengan jenjang MI baik dimasa transisi maupun new normal sudah ada aturan masing-masing apa yang dilakukan sudah lengkap di aturan tersebut tegasnya.

Beliau juga menjelaskan karena dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan dengan Anggota DPRD Provinsi NTB Komisi V terkait proses pembelajaran baik di Ponpes maupun di Madrasah yang tidak berasrama khusus Madrasah juga dalam waktu dekat ini akan di diskusikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan hasil rapat beberapa waktu yang lalu karena Kemenag dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjalin kerjasama, terkait dengan proses proses pembelajaran pendidikan sejak mulai Corona sudah inten melakukan komunikasi SOP proses pembelajaran di Madrasah untuk bisa sharing dengan Dinas Dikbud.

Plt. Mengajak supaya Kepala Bidang Pakis untuk melakukan rapat intern terkait dengan proses pembelajaran khusus Ponpes, Ponpes itu berdiri sendiri tidak ada yang membantu dan memikirkan untuk menyelesaikan masalah itu semua Kabid Pakis beserta jajarannya harus bekerja sama dengan Kabupaten/Kota untuk bisa mengasilkan yang Ponpes yang terbaik dan yang bertanggung jawab dalam hal proses pembelajaran yang ada di ponpes.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPSDB) di Kabupaten/Kota itu sangatlah berbeda-beda sehingga banyak pihak yang mengkritik tidak adanya sinergi dengan Dinas Dikbud baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi, pada pertemuannya Plt. dengan seluruh pejabat yang berkepentingan terutama Ombudsman mengatakan semua sudah diantisipasi dan di koordinasikan dengan baik dan “berharap”  tidak terulangi lagi  dengan tidak boleh mendahuluiaturan dan harus bersamaan untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Plt. Tegaskan bagian untuk di bagian pendidikan baik Penmad maupun Bidang pakis tidak boleh asing dan jauh dari kalender pendidikan dan tidak boleh asing dengan jadwal-jadwal semua kegiatan yang ada di madrasah, jika ada pertanyaan tidak ada kesulitan untuk menjawabnya. Karena Masyarakat sudah banyak yang bertanya tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di Madrasah maupun Ponpes.Mhd…


Pembuat Rilis                        : H. Muhammad, SH

Editor                                      : Noer Safitri Yulianingsih

Disetujui Kasubag Humas   : H. Saipun Nasri, M.Pd

48
Share :

INFORMASI LAINNYA