Penyerahan Secara Simbolis Sembilan Surat Ijin Operasional Pondok Pesantren

Senin, 29 Juni 2020 12:07

Penyerahan Secara Simbolis Sembilan Surat Ijin Operasional Pondok Pesantren

Loteng_Inmas: Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren  terkait pengusulan pendirian Pondok Pesantren baru perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini :

Tahapan proses pemberian izin pendirian pesantren dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Masyarakat yang hendak mengajukan izin operasional pondok pesantren baik melalui yayasan maupun badan hukum lainnya mengajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Persyaratan yang harus dipenuhi ( kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren) adalah sebagai berikut :
-Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeuangan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren. -. Santri yang mukim di pesantren minimal 15 (lima belas) orang,  -. atau asrama,  -.Masjid, mushalla, dan - Kajian kitab atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu`allimin

2. Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Nasionalisme, Pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;  3. Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku.4.Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulkan izin operasional;5.Memiliki susunan pengurus yayasan / lembaga yang cukup; 6.Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan / desa setempat;7.Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Kemenag Kab/Kota. 8.Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren. Secara prinsip, pengusulan izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan pesantren.

 

Oleh karenanya tidak dibenarkan pengusulan izin operasional pesantren kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berbeda dengan lokasi bangunan pesantren yang diusulkan. Demikian juga, tidak dibenarkan pengusulan satu izin operasional pesantren untuk pesantren cabang yang berada di kabupaten yang berbeda.


Hal inilah yang di sampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag Lombok Tengah H.Jalalussayuthy saat memberikan arahan pada apel pagi hari Senin 29 Juni 2020 yang bertempat di halaman Kantor Kemenag Lombok Tengah yang dihadiri oleh seluruh karyawan karyawati,seluruh Kepala seksi Ketua Pokjawas Madrasah dan PAIS beserta ketua Pokjaluh Kemenag Lombok Tengah.

Dalam arahannya Kepala Kantor Kemenag Lombok Tengah H.Jalalussayuthy  menyampaikan kalau ijin mendirikan sebuah lembaga seperti Pondok Pesantren ini tidaklah mudah banyak proses administrasi yang harus dijalankan dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, dan saat ini hanya beberapa lembaga pondok pesantren yang telah terbit surat ijin atau surat keputusannya selebihnya masih dalam proses di Jakarta,

Selain melaksanakan apel Senin pagi Kepala Kantor Kemenag Lombok Tengah yang didampingi oleh Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Lombok Tengah H. Khairudin membagikan secara simbolis surat keputusan tentang ijin pendirian pondok pesantren yang diterima oleh masing masing perwakilan Pondok Pesantren. Sebanyak sembilan yayasan Pondok Pesantren yang antara lain empat Pondok Pesantren dengan surat ijin baru, dan lima pondok Pesantren dengan perpanjangan ijin,dan diharapkan kepada seluruh perwakilan pengurus Pondok Pesantren ini untuk tetap membuat laporan kegiatan dan untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam hal ini kantor Kemenag Lombok Tengah dan  selalu memperhatikan dan mengisi laporan melalui data EMIS Pondok Pesantren ucap Kepala Kantor Kemenag Lombok Tengah H. Jalallussayuthy yang pernah menjabat sebelumnya sebagai Kepala Bidang PAKIS (Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam) Kanwil Kemenag NTB. (Rid _ Lth)

 

 

Pembuat Rilis                     :      Farid Rahmatullah

E d i t o r                           :      Dra. Hj. Diah Purnawati

Disetujui Kasubag Humas    :      Drs. H. Saipun Nasri, M.Pd

 

 

 

63
Share :

INFORMASI LAINNYA

Sekda Melepas Kontingen PPSN NTB Menuju Jambi
Selasa, 23 Oktober 2018 19:27
Kamis, 01 Januari 1970 07:00