Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat

Kamis, 02 Juli 2020 08:20

Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat

Mataram Inmas ­_Team Humas sedang melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat di ruang kerjanya pada hari Kamis 02 Juli 2020,  tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pengertiannya Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan Infak yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Tujuan dari pengelolaan zakat yang terbentuk dalam suatu lembaga yang bernama BAZNAS yang berada di Ibu Kota Negara, Provinsi dan Kabupaten yang merupakan suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS menunjuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjuk oleh Menteri, LAZ melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang diaudit ke dalam sistem syariah dan keuangan.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 25 November 2011 tentang pengelolaan zakat yang dihadiri oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta. UU No. 23 Tahun 2011 mencabut menjadi UU No. 38 Tahun 1999.

Isi dari UU Pengelolaan Zakat yaitu Ketentuan umum dalam “pasal 1” pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan harus sesuai dengan syariat islam yang ada, infak harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha berguna untuk kemaslahatan umat, muzaki adalah orang yang wajib menunaikan zakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat, BAZNAS adalah suatu lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional, sedangkan LAZ adalah suatu lembaga yang dibentuk masyarakat untuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah Organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengumpulan zakat.

“Pasal 2” menerangkan tentang pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, “pasal 3” menerangkan tentang meningkatkan evektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. “Pasal 4”  menerangkan tentang zakat maal dan fitrah, emas, perak, logam mulia, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan perindustrian dan pendataan dan jasa, sedangkan tata cara perhitungan zakat mal dan fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

Dalam “pasal 5” menerangkan tentang pengelolaan zakat pemerintah  yang membentuk BAZNAS, yang berada di Ibu Kota Negara, BAZNAS merupakan suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. “Pasal 6” menerangkan tentang wewenang dalam pengelolaan zakat secara nasional, “pasal 7” ayat 1 berfungsi tentang perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan pengumpulan, dan pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan. Ayat 2 yang berfungsi BAZNAS bekerjasama dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan per UUan. Dalam ayat 3 BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis melalui Menteri kepada DPRI 1 kali dalam 1 tahun. BAGIAN KEDUA KEANGGOTAAN BAZNAS tertuang ke dalam “pasal 8” ayat 1 yang mengatakan bahwa BAZNAS terdiri dari 11 orang, dalam ayat 2 yang berbunyi bahwa keanggotaan terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat yang ada, 3 orang dari unsur pemerintah, dari unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam, ayat 4 ditunjuk dari Kementerian/instansi, ayat 5 BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Dalam “pasal 9” masa kerja anggota BAZNAS yaiu menjabat tselama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sedangkan “pasal 10” ayat 1 berbunyi BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, ayat 2 anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah pertimbangan DPR RI, ayat 3 Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota. Sedangkan “pasal 11” berbunyi anggota BAZNAS harus warga negara Indonesia, beragama islam, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, usia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi bidang pengelolaan, tidak pernah dihukum jika melakukan akan diancam/dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. “Pasal 12” anggota BAZNAS diberhentikan apabila meninggal dunia, habis masa jabatan, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus, tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. “pasal 13” BAZNAS sebagaimana dalam pasal yang sudah diatur dan tertuang dalam peraturan pemerintah. “Pasal 14” ayat  1 tugas BAZNAS dibantu oleh sekretaris, tentang tata kerja sekretaris di dalam BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota tertuang dalam “pasal 15” ayat 1  tentang pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang dibentuk oleh BAZNAS dan Kab/Kota, ayat 2 BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah dapat pertimbangan BAZNAS, ayat 3 BAZNAS Kab/Kota yang di bentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah dapat pertimbangan BAZNAS, ayat 4 Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi Kab/Kota Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS KaB/Kota setelah dapat pertimbangan BAZNAS, ayat 5 BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau Kab/Kota masing-masing. “Pasal 16” ayat 1 mempunyai tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan RI di LN serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, ayat 2 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi Kab/Kota yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Bagian ke- 4 tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tertuang dalam “pasal 17”  yang berbunyi bahwa BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaa zakat masyarakat dapat membentuk LAZ. “Pasal 18”  ayat 1 LAZ wajib dapat izin Menteri atau pejabat ditunjuk Menteri, Ayat 2 sebagaimana dengan ayat 1 persyaratan paling sedikit yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas yang memiliki sistem syariah, memiliki kemampuan teknis, administrasi dan keuangan, memiliki program untuk pendayagunaan zakat kesejahteraan umat dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi  dari BAZNAS, memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administrasi dan keuangan, bersifat nilaba, program, bersedia diaudit dengan cara syariah dan keuangan secara berkala. “Pasal 19” LAS wajib melaporkan pengumpun, pendistribusian yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. “pasal 20” mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam pertran pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN 

“Pasal 21” ayat 1 pengumpulan, muzaki melakukan penghitungan, ayat 2 dapat menghitung, muzaki meminta bantuan BAZNAS. “pasal 22” zakat dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAS dikurangi penghasilan pajak. “pasal 23” ayat 1 BAZNAS  atau LAZ wajib memberikan bukti setoran kepada muzaki, ayat 2 digunakan sebagai pengurangan penghasilan kenak pajak. ‘pasal 24” kewenangan pengumpulan zakat BAZNAS provinsi dan Kab/Kota diatur dalam peraturan pemerintah.

BAGIAN KEDUA PENDISTRIBUSIAN “pasal 25” zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, “pasal 26” pendistribusian dilakukan berdasar skala prioritas memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan.

BAGIAN KE 3 PENDAYAGUNAAN ‘pasal 27” ayat 1 dapat didayagunakan usaha produktif, penanganan fikir miskin dan peningkatan kualitas umat, ayat 2 apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAGIAN KE 4 PENGELOLAAN INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN “pasal 28” ayat 1 BAZNAS atau LAS juga dapat menerima infak, sedekah dana sosial dan keagamaan lainnya, ayat 2 sebagaimana pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan syariat islam dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, ayat 3 pengelolaan infak, sedekah, dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAGIAN KE 5 PELAPORAN “pasal 29” ayat 1 BAZNAS Kab/Kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan kepada BAZNAS Provinsi dan Pemda secara berkala, ayat 2 BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan pemda, ayat 3 menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial kepada BAZNAS dan pemda secara berkala, ayat 4 BAZNAS wajib laporan kepada menteri secara berkala pula, ayat 5 laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik, ayat 6 ketentuan lebih lanjut pelaporan BAZNAS Kab/Kota, Provinsi LAS dan BAZNAS diatur dalam peratran pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN “pasal 30” pelaksanaan tugas BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil. “pasal 31” ayat 1 pelaksanaan tugas BAZNAS provinsi Kab/Kota pelaksanaan tugas dibiayai APBD dan hak amil, ayat 2 sebagaimana pada ayat 1. ‘pasal 32” LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. “pasal 33” ayat 1 pembiayaan sebagaimana pada pada pasal 30 dan 31 ayat 1 dan pasal 32 diatur lebih lanjut dalam peratran pemerintah, ayat 2 sebagaiman pasal 7 ayat 3 dan pembiayaan sebagaimana pasal 30 dan 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan per UUan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN “pasal 34” ayat 1 pembinaan dan pengawasan oleh Menteri terhadap BAZNAS Provinsi Kab./Kota dan LAS, ayat 2 Gubernur Bupati/Walikota membina dan mengawasi terhadap BAZNAS Provinsi, Kab/Kota dan LAS sesuai dengan kewenangannya, ayat 3 sebagaimana ayat 1 dan 2 meliputi fasilitas, sosial dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT “pasal 35” ayat 1 masyarakat dapat peran serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, ayat 2 sebagaimana ayat 1 dilakukan dalam rangka :  meningkat kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ, memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS dan LAZ, ayat 3 pengawasan dilakukan dalam bentuk akses informasi tentang pengelolaan oleh BAZNAS dan LAZ, menyampaikan informasi bila terjadi penyimpangan pengelolaan zakat dilakukan BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF “pasal 36” ayat 1 jika ada pelanggaran diberikan peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin, ayat 2 lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB VIII LARANGAN “pasal 37” dilarang memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, mengalihkan zakat, infak, sedekah dalam pengelolaannya. “pasal 38” dilarang selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA “pasal 39” setiap orang sengaja melanggar hukum melakukan pendistribusian dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan dengan denda Rp. 500 juta. “pasal 40” setiap orang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana pasal 37 dipidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda Rp. 500 juta. “pasal 41” sebagaimana pasal 40 dipidana kurungan paling lama 1(satu) tahun denda RP. 50 juta. “pasal 42” ayat 1 sebagaimana pasal 39 dan 40 merupakan kejahatan, ayat 2 tindak pidana sebagaimana pasal 41 yang merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN “pasal 43” ayat BAZNAS telah ada sebelum UU ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan UU sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan UU, ayat 2 BAZ Provinsi dan BAZ Kab.Kota sebelum UU ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota sampai terbentuk kepengurusan yang baru berdasarkan UU yang ada, ayat 3 LAZ telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum UU berlaku berdasarkan UU yang ada, ayat 4 LAZ sebagaimana ayat menyesuaikan diri paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU yang berlaku ini diterbitkan.Mhd...

Pembuat Rilis                            : H. Muhammad, SH

Editor                                         : Noer Safitri Yulianingsih

Disetujui Kasubag Humas     : H. Saipun Nasri, M.Pd

84
Share :

INFORMASI LAINNYA

Jumlah Pegawai Departemen Agama 2001-2005
Rabu, 12 Desember 2007 12:00
NTB Provinsi Percontohan Gemar Halal
Jumat, 04 November 2011 11:00
Rakorda MUI Se Pulau Sumbawa Ditutup
Minggu, 08 November 2015 20:05