BANGGA MENJADI KELUARGA BESAR KEMENTERIAN AGAMA

Rabu, 06 Januari 2021 09:42

BANGGA MENJADI KELUARGA BESAR KEMENTERIAN AGAMA

Gambar-cuplikan berbagai kegiatan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama RI

Mataram- Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Agama merupakan elemen yang penting dan terkait secara fungsional dengan kehidupan bernegara. Dalam perkembangan peradaban manusia, kehidupan bernegara sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan beragama. 

Dulu, masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan kata ‘depag’ yang merupakan akronim dari Departemen Agama. Kata depag lebih trendi dan akrab di kalangan sesepuh bahkan sampai hari ini. Meski sudah berganti nama dengan ‘kemenag’. Penulis juga terkadang lebih senang menyebut kata depag ketimbang dengan padanan kata ‘kemenag’. Tanpa menafikan makna khusus dari kemenag itu sendiri. Namun penilaian subyektif penulis, kata depag lebih ringan dan elegan jika diucapkan. Apalagi penyebutannya lebih simpel, bersahaja, merakyat namun berkelas.

Keberadaan Kementerian Agama bukanlah pemberian secara cuma-cuma apalagi hasil dari jampi-jampi sim salabim dengan cukup hanya berkata sekali lirik oke sajalah. Melainkan hasil perjuangan panjang para tokoh Agama pada awal-awal kemerdekaan. Banyak aral merintang. Tidak serta-merta berjalan mulus. Ide pembentukan Kementerian Agama pertama kali dicetuskan oleh Mr. Muhammad Yamin pada sidang besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juli 1945. Itu pun dihadapkan pada realitas politik jelang awal kemerdekaan yang memerlukan perjuangan tersendiri. 

Pada saat Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tertanggal 19 Agustus 1945 terjadi, usulan tentang pembentukan Kementerian Agama kembali mental. Banyak anggota PPKI yang tidak setuju dengan dibentuknya Kementerian Agama. Mereka lebih condong menyerahkan urusan agama pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan. Alasannya segala hal yang bersangkutan dengan agama cukup ditangani oleh dua kementerian tanpa harus dibentuk kementerian khusus. Efek dari penolakan ini, banyak tokoh yang dibuat kecewa dengan keputusan tersebut. 

Masalahnya, Kementerian Agama tidak bisa dibentuk sambil lalu saja. Apalagi semodel menumpang di departemen lain. Terkesan hanya barang titipan saja atau kalau tidak mau dibilang kasar hanya sebagai ‘ban serep’ saja. Perlu dipahami bahwa Kementerian Agama bukanlah departemen teknis yang dibentuk dan dapat dibubarkan sesuai kebutuhan. Ia bukanlah lembaga yang dibentuk asal Bapak senang, melainkan keberadaannya memiliki legitimasi yang kuat dalam politik dan tatanan pemerintahan negara kita.

Akhirnya, setelah melalui berbagai upaya, tertanggal 03 Januari 1946 dalam Kabinet Sjahrir II dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD (29 Muharram 1365 H) Kementerian Agama resmi disyahkan. Usulan tentang pembentukan Kementerian Agama disetujui pada Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atas usulan KNI Banyumas dan didukung oleh anggota khusus KNIP lainnya. Dengan demikian, urusan keagamaan dan peradilan agama bagi umat Islam yang telah berjalan sejak prakemerdekaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. 

Keputusan itu semula hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura, tetapi setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali serta adanya dorongan dari mosi integral Mohammad Natsir pada saat UUDS 1950 berlaku serta penyerahan urusan keagamaan dari bekas negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada Menteri Agama, maka secara de jure dan de facto, tugas dan wewenang dalam urusan agama bagi seluruh wilayah RI menjadi tanggung jawab Menteri Agama.

Kementerian Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termaktub dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 di atas menunjukkan makna bahwa ayat (1) menjelaskan tentang ideologi Bangsa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berlaku mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Ayat (2 berisi tentang kebebasan beragama bagi setiap warga negara tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ayat (2) juga menyebutkan bahwa kesatuan di antara agama dengan kepercayaan. Jadi yang dimaksud adalah kepercayaan di dalam agama, bukan kepercayaan di luar agama. Dengan demikian tugas Departemen Agama adalah membina umat beragama sesuai dengan yang digariskan dalam UUD 1945. Prinsip fundamental dalam UUD 1945 itu, mengamanatkan supaya ajaran dan nilai-nilai agama selalu berperan dan memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahun 2021 ini Kemenag RI merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Jika dianalogikan dengan manusia, usia 75 tahun merupakan usia yang tidak muda lagi alias sudah senja. Tua bukan berarti uzur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Justru semakin tua semakin menjadi. Meski tua bukanlah pilihan melainkan takdir yang harus dijalani. Walau tua, namun babak baru kehidupan akan dihadapi. Babak yang membutuhkan regenerasi mumpuni di masa datang. Tua berarti banyak pengalaman. Menolak tua bukanlah solusi, namun melahirkan generasi qur’ani yang mumpuni merupakan sebuah misi. 

Usia 75 tahun bagi sebuah departemen, bukanlah waktu yang sebentar. Sudah pasti ragam cerita dan peristiwa serta pengalaman yang sudah dihasilkan. Dalam perjalanan panjangnya mengawal urusan agama di tanah air tercinta, Kementerian Agama sudah melahirkan 24 Menteri. Tentu dengan sejarah panjang dan pengalaman yang luas ini patut untuk diapresiasi oleh jamaah Kemenag se-Nusantara. Merasa bangga menjadi bagian dari Kementerian Agama RI saja sudah termasuk bentuk apresiasi warganya kepada lembaga tercinta. Kebanggaan itu mestinya diwujudkan dalam rasa syukur dengan menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan visioner, menuju esok yang lebih baik.

Penulis pun bangga telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Bagaimana tidak, Depag dengan berbagai program unggulannya telah membawa perubahan besar dalam berbagai segi kehidupan. Sebut saja program magister untuk guru dan pegawai, program beasiswa 5000 doktor ke PTN baik dalam maupun luar negeri yang masih berlangsung sampai saat ini. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan. Berbagai bantuan untuk guru, tenaga honorer madrasah dan bantuan lainnya sudah diluncurkan. Keberpihakan Kementerian Agama terhadap madrasah terutama guru wajar menimbulkan kecemburuan dari guru maupun tenaga honorer dari instansi lain. Dengan semua fasilitas yang diberikan, masihkah kita tidak bangga menjadi bagian darinya? Lalu nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? 

@Siti Rahmi-Humas M2M.

Info tentang MAN 2 Mataram juga bisa dilihat pada:

FB: Humas MAN 2 Mataram

IG: Humas MAN 2 Mataram

YT: Humas Man 2 Mataram


4582

INFORMASI LAINNYA