Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok.

Kamis, 25 Februari 2021 04:38

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok.

Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, bertempat di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, telah dilaksanakan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tentang program penertiban dokumen buku nikah, buku pedoman keluarga sakinah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi pasangan pengantin baru yang diberi sebutan nama “Kabar Pasti (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah bagi Pasangan Suami Istri)”.

 

Dalam hal ini penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, H. Jalalussayuthy, M.Pd didampingi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Drs. H. Safarudin, M.Ag bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat, dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, M. Hendrayadi, didampingi oleh beberapa Kepala Bidang dan staf pada Dinas Dukcapil Kabuapten Lombok Barat.

 

Mengingat keadaan pandemi, dalam penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini seluruh peserta pertemuan tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu gerakan 5M yang merupakan pelengkap gerakan 3M, meliputi: (1) memakai masker, (2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, (3) menjaga jarak/ physical distancing, (4) menjauhi kerumunan, serta (5) membatasi mobilisasi dan interaksi.

 

Adapun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dilaksanakan tersebut adalah berkaitan program layanan “Kabar Pasti” dimana bagi pasangan pengantin langsung diberikan dan menerima KTP, KK (dengan status sebagai suami isteri), Buku Nikah, serta Buku Pedoman Keluarga Sakinah, sesaat setelah dilangsungkannya akad pernikahan. Layanan inovatif ini tentu sangat memberikan kemanfaatan dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga masyarakat secara langsung memperoleh kebutuhan dasar dan hak sipilnya sebagai warga negara.

 

Terkait dengan hal tersebut, baik Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat maupun Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, menyampaikan sambutan, arahan serta berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, efisien dan inovatif. (1) bahwa negara melalui kementerian/lembaga, tidak terkecuali Kementerian Agama maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dasarnya dalam rangka layanan publik yang merupakan amanah perundang-undangan; (2) bahwa membangun kepercayaan (trust) masyarakat atas layanan publik yang diselenggarakan oleh pelaksana layanan publik merupakan sebuah keharusan, demi terwujudnya efisiensi/kelancaran layanan kepada masyarakat.

 

Dalam kesempatan itu pula, sebelum penandatangan Perjanjian Kerja Sama terjadi proses dialogis tanya jawab antara audiens; Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bertalian dengan sekelumit layanan administrasi kependudukan. Beberapa di antaranya, yaitu Kepala KUA Kec. Kediri, H. Safri, S.Sos.I, Kepala KUA Kec. Narmada, Sahibudin, S.HI, Kepala KUA Kec. Batulayar, Azwani, S.Ag. M.HI, Kepala KUA Kec. Labuapi, Suhaidi, S.HI menyampaikan beberapa point persoalan berupa (1) ketidak-sinkronan data yang tertera pada buku nikah, KTP, KK, akta lahir; (2) dasar/bentuk perlindungan hukum/legal protection (Belanda_rechts bescherming) bagi pelaksana layanan publik jika terjadi sengketa hukum atau sengketa publik atas produk layanan itu; (3) pemenuhan hak dasar berupa akta kelahiran otentik bagi anak yang terlahir dari pernikahan tidak tercatat untuk tetap dapat dinisbahkan nasabnya kepada ayah dan ibu kandungnya; juga (4) hal teknis mendasar berkaitan mekanisme penerbitan buku nikah oleh KUA Kecamatan dan KTP, KK (status suami isteri) yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil secara bersamaan pada saat akad nikah, termasuk mekanisme distribusi/ penyalurannya kepada pasangan pengantin baru.

 

Menanggapi persoalan yang dilontarkan oleh beberapa Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat menjawabnya: (1) Sinkronisasi data kependudukan didasarkan atas database SIAK dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; perubahan data perseorangan berupa nama suami/isteri, tempat, tanggal, bulan, tahun lahir didasarkan pada akta kelahiran baru atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil; (2) bahwa pencatatan KTP, KK baru dilaksanakan realtime yang mengacu pada pencatatan pernikahan oleh KUA Kecamatan; (3) berdasar ketentuan peraturan yang berlaku pada Dinas Dukcapil bahwa pencatatan akta kelahiran anak dapat didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); sementara pada persoalan (4) teknis distribusi/penyaluran serta penyerahan KTP dan KK baru bagi pengantin baru memerlukan kerjasama comitment will antara petugas Dinas Dukcapil dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan demi terlaksananya layanan publik yang melayani dan memuaskan_satisfying service_pungkasnya.

470

INFORMASI LAINNYA