Bidang PHU Melaksanakan Kegiatan JAMARAH Angkatan I

PHU News - Senin, 06 September 2021 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. NTB Melaksanakan Kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (JAMARAH) yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria Mataram dengan system fullday Sesuai dengan yang tertuang pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah setelah Mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Bapak DR. KH. M. Zaidi Abdab, M.Ag.

Kegiatan tersebut merupakan Kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Komisi VIII DPR RI dengan tujuan memberikan Informasi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat Mengenai Perhajian baik tentang pemberngkatan, biaya  maupun yang tengah banyak diperbincangkan seputaran Pembatalan Haji Tahun ini. Dalam kegiatan tersebut Peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari Lingkup kementerian Agama Prov. NTB, KBIHU, PPIU, Pondok Pesantren, Pemda setempat, Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Narasumber dari kegiatan tersebut yaitu Komisi VIII DPR RI Bapak DR. Ir. H. Nanang Samoedra KA, M.Sc ,Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Bapak. H. Khoirizi,S.Sos.,MM, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB bapak DR. KH. M. Zaidi Abdad, M.Ag.

Dalam Kegiatan Teresebut Bapak DR. Ir. H. Nanang Samoedra KA, M.Sc Menjelaskan bahwa “Kementerian Agama telah Melaksanakan Banyak Negosiasi dengan Pihak Arab Saudi namun Bagaimana lagi yang menentukan tetaplah Kerajaan Arab Saudi, Kitakan Sifatnya Tamu jadi Kita harus Menerima Ketntuan dari tuan ruamh dan Selain itu Beliau Juga menyampaikan tentang 9 (Sembilan) berita Hoax tentang Penggunaan Dana Haji yang diantaranya, haji tertunda tahun ini bukan kaena Keuangan namun pemerintah lebih mementingkan Kesehatan dan keselamatan Para Calon Jemaah Haji uang di BPKH itu Banyak dan sesuai dengan jumah Calon Jemaah Haji, BPKH/ Pemerintah Tidak Memiliki Hutang Apapun Terhadap Arab Saudi baik Itu, Akomodasi Transportasi dan Konsumsi jadi berita tentang Hutang Indonesia itu tidak benar dan juga yang banyak menjadi perdebatan mengenai dana haji digunakan untuk infrastruktur itu sangat-sangat tidak benar, dana haji masih tersimpan rapat di Bank-bank Syari’ah di Indonesai dan tidak ada sedikitpun penggunaan untuk infrastruktur yang digunakan Untuk infrastruktur yaitu dana Sukuk Korporasi dan Surat berharga Syariah Negara (SBSN)  tidak hanya itu Dana Haji yang tersimpan di Bank telah dijamin Oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tentunya Dana Haji Tersimpan dengan aman dan yang tidak kalah pentingya bahwa Pelunasan Jemaah Haji Apabila Tidak Dimabil Akan Tetap Mendapatkan Nilai manfaat (bunga) untuk lebih detail tentang Dana Haji Bisa di lihat di VA.BPKH.go.id”. dan dalam pemaparan materi bapak Plt. Dirjen PHU Kemenag RI Bapak H. Khoirizi, S.Sos.,MM Menyampaikan bahwa “jangan pernah melihat Penundaan ini dari segi Negatif Karena Kalau dari Segi Negatifnya kita akan terus sakit hati dan akan terus menjelekkan Pemerintah, Namun lihatlah dari segi Positifnya, coba anda bayangkan kita saja dalam ruangan hanya 2-3 jam menggunakan masker sudah pengap atau susah benafas apalagi para Jemaah yang 8 jam didalam pesawat ditambah lagi di mekah nanti pergerakan kita dibatasi bahkan untuk jiarah umrah ditiadakan, jadi selain tidak lengkap dan tidak bebas dan juga banyak memakan biaya, kita berdoa saja semoga Pandemi ini cepat berlalu” . Kegiatan Jamarah yang di Moderator oleh Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. NTB Ibu Hj. Eka Muftati’ah, SH.,MH menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh ke 3 (tiga) Narasumber bahwa pada intinya isi penyampaiannya yaitu bagaimana cara menyikapi Keputusan Pemerintah dalam hal pembatalan Haji tahun ini, karena pada dasarnya kamipun dituntut untuk bagaimana cara menyikapi dan sanggup berperan besar dalam menanggulangi Pandemi ini agar Indonesia masuk Katagori Zona Hijau sehingga Haji maupun Umrah Bisa dilaksanakan. jadi mohon pengertian masyarakat karena ini semua semata-mata demi kesehatan dan keselamatan masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa keselamatan masyarakat merupakn Hukum Tertinggi, dan terkait dana umrah yang sudah dibayarkan ke maskapai, maka  melalui mitra komisi VIII bersama kementerian Agama RI, dalam hal ini Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mohon kiranya dapat membantu sebagai jembatan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan kemudian disampaikan Kepada Maskapai agar tiket domistik calon jemaah umrah dapat di reschedule sehingga meminimalisir kerugian jemaah umrah maupun PPIU.

Kegiatan Jagong Masalah umrah dan Haji ini terdiri dari 4 Angaktan yang dimulai dari tanggal 6 s.d tanggal 9 September 2021 dengan peserta yang berbeda-beda setiap angkatannya.