Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. NTB Melaksanakan Kegiatan Diseminasi Terkait Pembatalan Haji Tahun 1442 H / 2021 M

Senin, 13 September 2021 20:55

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. NTB Melaksanakan Kegiatan Diseminasi Terkait Pembatalan Haji Tahun 1442 H / 2021 M

PHU News - Senin, 13 September 2021 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Melaksanakan Kegiatan Diseminasi Terkait Pembatalan Haji Tahun 1442 H / 2021 M, Kegiatan ini merupakan Kemitraan Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI Dapil NTB. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Inn Mataram dalam bentuk Halfday Sesuai dengan yang tertuang pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah setelah Mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Bapak DR. KH. M. Zaidi Abdab, M.Ag.

Kegiatan Diseminasi Terkait Pembatalan Haji Tahun 1442 H / 2021 M merupakan Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat yang diharapakan kepada seluruh peserta yang hadir dapat menjadi penyambung lidah kepada masyarakat sehingga dapat menerpis seluruh berita Hoax yang timbul dikalangan masyarakat baik terkait Pembatalan Maupun Dana Haji. Perserta dalam Kegiatan Tersebut berjumlah 50 orang yang terdiri dari Unsur Pemda Lombok Timur, Asn Kanwil Kemenag Prov. NTB , Asn Kemenag Lombok Timur, Pimpinan FKUB Lombok Timur, BPS BPIH, Toga Toma, Pimpinan KBIHU, Pimpinan PPIU, Pondok Pesantren dan Calon Jemaah Haji Tahun 1442 H, Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil NTB Bapak DR. Ir. H. Nanang Samoedra KA, M.Sc, Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada kesempatan tersebut disampaikan Oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Bapak H. Saiful Mujab, MA dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak DR. KH. M. Zaidi Abdab, M.Ag

Dalam Kesempatan Tersebut Bapak DR. Ir.H. Nanang Samoedra KA, M.Sc Selaku Komisi VIII DPR RI dapil NTB Menyampaikan bahwa “Akan menampung Usulan-usalan dari masyarakat dan disampaikan pada forum-forum rapat Komisi VIII dan mengusahakan semua yang diharapkan bisa terealisasi, dan mengenai kapan pemberangkatan haji bisa dilaksanakan itu belum bisa dipastikan dan kita tidak perlu berandai-andai karena pada saatnya nanti kerajaan Arab Saudi membuka Umrah dan Haji kami akan langsung memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia namun terkadang kami belum berani menyampaikan Informasi mengenai pembukaan Umrah ataupun Haji kepada masyarkat karena perlu diketahui bahwa Arab Saudi semau-maunya menutup dan membuka sehingga kalau belum benar-benar dibuka kami belum bisa menyampaikan kepada masyarakat, diharapkan Masyarakat mengerti akan hal tersebut” dan dalam penyampaian materi oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri  H. Saiful Mujab, MA menyampaikan bahwa” Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengeluarkan regulasi tentang persyaratan pemberangkatan jemaah umrah, antara lain:

1.     Melengkapi dosis vaksinasi virus corona yang diakui di Arab Saudi

2.   Melampirkan sertifikat vaksinasi yang diakui oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Resmi Pemerintah Negara Asal Jemaah Umrah

3.     Usia 18 tahun ke atas

4.  Melakukan entri data jemaah ke dalam system elektronik paling lambat 24 jam sebelum kedatangan di Arab Saudi

5.     Jemaah umrah yang sampai di Arab Saudi wajib dikarantina

6.     Kapasitas bus 50% dan kapasitas kamar hotel maksimal 2 orang per kamar

Beliau mohon maaf lebih cendrung menyampaikan seputaran Umrah karena mengenai Haji telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya karena beliau mengikuti penyampain dari narasumber seblumnya melalui Zoom Meeting. Setelah penyampaian materi tersbut kemudian dilanjutkan oleh bapak Kakanwil Kemenag Prov. NTB Bapak  DR. KH. M. Zaidi Abdad, M.Ag dalam kesempatan tersebut beliau berharap peserta yang hadir bisa menjadi penyambung lidah Kementerian Agama kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan faham tentang mengapa ada pembatalan Haji tersebut” usai beliau menyampaikan materi Kepala Bidang PHU Hj, Eka Muftati’ah, SH.,MH selaku Moderator menyimpulkan bahwa kegiatan teresbut dipelopori oleh Komisi VIII DPR RI dan bertujuan agar masyarakat faham bahwa Pembatalan Haji ini semata-mata untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat bukan seperti apa yang tersebar di media social mengenai Dana haji, Hutang dan semcamnya.

Dengan demikian kegiatan tersebut ditutp secara resmi oleh bapak Kepala Kantor Wilayah Kmenterian Agama Prov. NTB.

Materi Kegiatan : Materi Diseminasi dan Jamarah 2021

                                Youtube Haji NTB

                                Facebook

125

INFORMASI LAINNYA